Tunjangan Rumah Naik, Uang Saku Kunker Lipat Tiga

PASURUAN – Kantong para anggota DPRD Kabupaten Pasuruan bakal lebih tebal tahun ini. Sebab, pundi-pundi rupiah yang didapat para wakil rakyat tersebut bakal bertambah setiap bulan.

Hal itu terjadi seiring dengan rampungnya penilaian ulang atas tunjangan perumahan dewan oleh tim appraisal. Dari informasi yang didapat Jawa Pos Radar Bromo, nilai tunjangan perumahan anggota dewan bakal naik menjadi Rp 9,2 juta hingga Rp 11,4 juta per bulan tahun ini. Konon, kenaikan tersebut didasarkan pada penilaian oleh tim appraisal pada akhir 2015.

Kenaikan itu cukup fantastis jika dibandingkan dengan tunjangan perumahan sebelumnya. Tahun lalu para anggota dewan memperoleh tunjangan perumahan Rp 5,5 juta hingga Rp 6,5 juta per bulan. Jadi, tunjangan perumahan dewan tahun ini melonjak 67–75 persen.

Perhitungannya, tahun lalu anggota dewan mendapat tunjangan perumahan hingga Rp 5,5 juta per bulan. Sementara itu, jajaran pimpinan, yakni ketua dan tiga wakil ketua, menerima Rp 6,5 juta per bulan.

’’ Nilai tunjangan perumahan itu merupakan perhitungan tim appraisal,’’ kata Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan kemarin (8/1).

Berdasar hasil perhitungan ulang tim appraisal tersebut, setiap anggota dewan mendapat tunjangan perumahan Rp 9,2 juta per bulan. Tunjangan perumahan untuk jajaran pimpinan mencapai Rp 11,4 juta.

Kendati begitu, Sudiono menyatakan, kenaikan tunjangan perumahan tersebut masih menunggu keputusan dari bupati. Dia mengungkapkan, awal bulan ini tunjangan perumahan dewan belum naik. Nilainya masih sama dengan tahun lalu, yakni Rp 5,5 juta–Rp 6,5 juta per bulan. ’’Kalau kenaikannya sudah diputuskan, kekurangannya bisa dirapel,’’ tuturnya.

Dengan kenaikan tunjangan perumahan tersebut, pundi-pundi rupiah anggota dewan dipastikan bertambah. Anggaran perjalanan dinas untuk anggota dewan saat kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah juga direncanakan naik. Pada 2015, setiap anggota dewan memperoleh uang saku kunker sekitar Rp 500 ribu per hari. Tahun ini, nilai itu diusulkan naik menjadi Rp 1,5 juta per hari atau tiga kali lipat.

Namun, Sudiono berkelit bahwa uang saku saat kunker masih menunggu keputusan bupati. ’’Kami kan belum melakukan kunker. Jadi, nilainya belum diketahui,’’ ujarnya.

Kenaikan tunjangan tersebut berdampak pada pendapatan anggota dewan. Selama ini, setiap anggota menerima sekitar Rp 14 juta per bulan. Pimpinan dewan mendapat lebih besar. (one/mie/c5/dwi)