Minta Tambah Rp 200 Miliar

JAKARTA – Permintaan tambahan anggaran juga diajukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Meski tidak sefantastis permintaan Densus 88 yang mencapai Rp 1,9 triliun, lembaga pemerintah non kementerian itu setidaknya meminta tambahan 60 persen dari anggaran yang diterima sekarang dalam APBN 2016.

’’Kami sudah usulkan anggaran-anggaran untuk kantor dan kegiatan renstra aksi nasional,’’ beber Kepala BNPT Saud Usman Nasution setelah rapat tertutup dengan komisi III di kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin (22/2). Nilainya, sebut Saud, mencapai Rp 200 miliar. ’’Itu termasuk untuk penambahan personel,’’ lanjutnya.

Pada 2016 anggaran untuk BNPT sebesar Rp 330 miliar. Anggaran tersebut lebih besar daripada tahun lalu yang mencapai Rp 311 miliar. ’’Namun, angka ini bukan angka ideal. Masih di bawah anggaran yang kami ajukan,’’ ujar Saud.

Tahun lalu BNPT sebenarnya mengajukan anggaran Rp 895 miliar. Plus, rencana aksi nasional yang diajukan sebesar Rp 397 miliar. Namun, yang disetujui masih minim.

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menyatakan siap mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran tambahan Rp 200 miliar yang diminta BNPT. ’’Kami akan perjuangkan,’’ ujar Trimedya.

Sikap yang sama ditunjukkan anggota komisi III dari PKS Nasir Djamil. Menurut dia, penambahan anggaran untuk BNPT penting karena penanganan terorisme saat ini semakin rumit. ’’Jaringan terorisme di tingkat internasional juga semakin luas,’’ katanya.

Selain soal anggaran, Nasir menegaskan, komisinya siap mendukung perbaikan regulasi untuk meningkatkan kinerja BNPT. Dia memandang UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme saat ini sudah tidak memadai dalam merespons perkembangan modus dan jaringan terorisme. ’’Karena itu, revisi mutlak disegerakan. Peran BNPT juga perlu ditingkatkan,’’ tandasnya. (dyn/c7/pri)