2019 RI Bebas Lokalisasi
Kemensos-Pemda Targetkan Tutup 100 Tempat Prostitusi
JAKARTA – Genderang perang untuk memerangi bisnis prostitusi terus ditabuh. Pemerintah memastikan akan menutup semua tempat prostitusi atau lokalisasi di Indonesia. Ditargetkan, pada 2019 Indonesia bebas lokalisasi.
Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, target tersebut bukan sekadar isapan jempol. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepala daerah dan dinas sosial setempat untuk memuluskan rencana tersebut. ”Ini komitmen kita bersama. Jadi, bukan Kemensos sendiri,” tuturnya saat ditemui dalam kunjungan ke Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya, Pasar Rebo, Jakarta Timur, kemarin (22/2).
Khofifah menuturkan, semuanya sudah on the track. Pihaknya sudah menerima surat dari kepala daerah terkait rencana mereka untuk segera menutup lokalisasi di wilayahnya. Salah satu surat yang diterima berasal dari Pemprov Jawa Timur (Jatim) terkait lokalisasi di Mojokerto. Ada pula surat dari Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara). ”Artinya, desain 2019 sudah on the track,” paparnya.
Berdasar data Kementerian Sosial (Kemensos), 68 lokalisasi ditutup sejak 2012. Ada 8 ribu eks pekerja seks komersial (PSK) yang ”diselamatkan” dari bisnis haram tersebut. Diakui, pekerjaan tersebut tentu masih panjang. Masih ada sekitar seratus lokalisasi lain yang ditargetkan ditutup hingga 2019. ” Kan ini bukan sekadar menutup, ya. Tapi, harus dipikirkan juga nasib mereka (eks PSK, Red),” tutur mantan menteri pemberdayaan perempuan (era Presiden Abdurrahman Wahid) itu.
Terkait hal tersebut, Khofifah mengaku sudah mengantongi strategi. PSK yang tidak berasal dari wilayah setempat akan ditampung terlebih dahulu di panti Kemensos. Mereka diberi pelatihan keterampilan serta pendampingan rohani.
Dia mengakui, penutupan itu memang tidak bisa menjamin Indonesia bisa bebas prostitusi. Sebab, pelaku pasti mencari jalan lain untuk bisa meneruskan bisnisnya. Salah satunya melalui online. Itulah yang diharapkan bisa turut menjadi perhatian kementerian atau lembaga lain. ”Kalau pindah ke hotel lalu melalui online, kami gak bisa razia. Karena itu, kami minta Kominfo dan kepolisian untuk bisa bekerja sama,” ungkapnya.
Direktur Rehabilitasi Tunas Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos Sony W. Manalu menambahkan, pihaknya esok bertandang ke Kaltim untuk memberikan pemaparan terkait rencana penutupan lokalisasi. Dia mengkui, pemda meminta pendampingan untuk bisa melakukan penutupan tanpa ada gejolak. ”Karena memang yang memiliki kuasa untuk menutup kan gubernur, pemerintah derah. Kemensos memberikan pendampingan,” tuturnya. (mia/c10/agm)