Pendaftar UNP 110, Yang Hadir Hanya 48 Peserta
SURABAYA – Minat siswa untuk mengikuti ujian nasional perbaikan (UNP) semakin jeblok. Peserta yang hadir pada UNP hari pertama kemarin (22/2) berjumlah 48 siswa, yaitu terdiri atas 27 siswa SMA dan 21 siswa SMK.
Jumlah tersebut hanya 43 persen dari total siswa yang mendaftar ulang sebelumnya, yaitu 110 siswa. Jumlah itu sekaligus jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah peserta yang daftar pertama, yaitu 2.322 siswa SMA dan 926 siswa SMK.
UNP dilaksanakan serentak di 32 SMA/SMK di Surabaya. Masing-masing hanya dihadiri kurang dari 10 siswa
Demo warga sekaligus aksi blokade jalan itu dimulai sekitar pukul 08.00. Sebagian warga pria membawa kayu, bangku, dan lemari bekas untuk menutup akses jalan di Jembatan Gadukan. Hanya kendaraan roda dua dan mobil pribadi yang diperbolehkan melintas. Truk kontainer pengangkut barang dari Pelabuhan Tanjung Perak diminta putar balik melewati jalan tol.
Selain di Jembatan Gadukan, aksi yang sama dilakukan di Greges. Jarak dua lokasi pemblokadean itu sekitar 1 kilometer. Kendaraan dari area pergudangan di Kalianak pun terpaksa mandek. Mereka tidak diizinkan keluar dan melintas di jalan.
Aksi kemarin merupakan puncak kemarahan warga atas nasib Jalan Kalianak yang tidak kunjung diperbaiki. Hampir seluruh permukaan aspal di jalan arteri primer itu berlubang. ”Sedikitnya ada tiga pengendara motor yang terjatuh dalam sehari gara-gara terperosok ke lubang,” kata Ketua RW 2 Genting Kalianak Tri Muryanto.
Dia menuturkan, demo warga memprotes kerusakan jalan sebenarnya sudah dilakukan sebanyak dua kali. Namun, kali ini kemarahan warga tidak terbendung. Kerusakan jalan sudah terlalu parah, sedangkan pengaduan ke pemerintah tidak pernah ditanggapi. ”Kami sudah mengusulkan perbaikan jalan melalui kelurahan. Tapi, katanya belum ada anggaran,” keluhnya.
Lurah Genting Kalianak Heru Baskara juga mengaku berkalikali mengusulkan perbaikan jalan. Namun, usul yang diajukan ke Pemprov Jatim itu seolah tidak digubris. ”Semua sudah disampaikan. Tiap tahun kami laporkan,” jelasnya.
Aksi demo warga kemarin berlangsung sekitar satu jam. Mereka membuka blokade jalan setelah perwakilan Pemprov Jatim bertemu dengan warga dan pihak kelurahan. Pemprov Jatim melalui dinas PU bina marga berjanji membantu penyediaan pompa untuk menyedot genangan di Kalianak. Mereka juga ikut menambal lubang-lubang di jalan. Proyek tersebut dilakukan bersama dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) V yang turut hadir dalam rapat kemarin.
Kabid Pelaksana BBPJN V Slamet Rasidi mengatakan, pihaknya juga akan memperbaiki saluran air sepanjang 400 meter di Greges. Di saluran itu, terdapat sedimentasi sehingga daya tampungnya berkurang. ”Kalau hujan sudah berhenti, kami akan terjunkan orang untuk memperdalam saluran,” ujarnya.
Untuk wilayah Kalianak, pihaknya akan menyedot genangan air di jalan. Pompa sudah tersedia, namun slang sepanjang 150 meter yang dibutuhkan untuk penyedotan belum ada. BBPJN V dan dinas PU bina marga sedang mengusahakan untuk pengadaan slang.
Terkait dengan permintaan per- baikan jalan, BBPJN V berjanji melakukannya setelah hujan reda. Namun, upaya tersebut bersifat sementara, yakni untuk meminimalkan dampak kerusakan jalan. ’’Untuk perbaikan jalan, sudah ada program dan anggarannya,’’ jelas Slamet.
Perbaikan dilakukan dengan cara membuang air yang menggenangi badan Jalan Kalianak terlebih dahulu. Setelah air surut, baru dilakukan penambalan pada lubang-lubang jalan. Mereka sebenarnya punya program perbaikan secara permanen, namun prosesnya menunggu pembebasan tanah selesai.
Kepala BBPJN V Surabaya Ketut Wardhana menuturkan, belum ada anggaran pemantapan ruas 2016 di seputar Jalan Kalianak. Menurut dia, perbaikan jalan tersebut butuh langkah terintegrasi, seperti pembebasan tanah, dengan Pemkot Surabaya.
”Butuh usaha ekstra melancarkan Kalianak karena saluran air di situ tidak bisa normal,’’ ujar Ketut saat mengomentari aksi warga Kalianak dan sekitarnya kemarin (22/2).
Dia menjelaskan, sistem saluran air belum bisa berfungsi normal karena sempit. Upaya mereka membebaskan tanah dan bangunan di seputaran jalan tersebut kerap kandas. Harga yang diminta warga terlalu tinggi. ”Tim appraisal independen sudah menetapkan harga Rp 5 juta per meter persegi. Warga minta Rp 25 juta. Apa bisa ketemu,” tuturnya. (bir/ant/ sep /c7/fat)