Kompak Mentahkan Klaim Rizal Ramli
Istana Belum Putuskan Skema Onshore Blok Masela
JAKARTA – Klaim Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui skema onshore untuk proyek pengembangan blok Masela, Maluku, berbuntut panjang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan bakal meminta klarifikasi dari menteri senior tersebut.
’’Pasti diklarifikasi,’’ ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyikapi klaim Rizal Ramli di kompleks Istana Kepresidenan kemarin (23/2).
Menurut dia, presiden memang berhati-hati serta membutuhkan masukan dan kajian yang matang mengingat kompleksitas dan besarnya proyek pengembangan blok Masela. ’’Seperti disampaikan Pak Johan Budi (Jubir Presiden), sampai saat ini masih dikaji apakah onshore atau offshore, belum ada keputusan,’’ jelasnya.
Johan Budi mengatakan, presiden masih mengkaji seluruh aspek proyek lapangan Abadi. Presiden disebutnya mempertimbangkan banyak aspek. Selain komersial dan teknis, ada aspek sosial, kultural, ekonomi, sampai pengembangan kawasan setempat. ’’Presiden sudah mendengar berbagai masukan dan memahami argumen-argumen dari berbagai pihak,’’ jelasnya.
Presiden, lanjut mantan Jubir KPK itu, bakal mempertimbangkan aspek masyarakat Maluku secara keseluruhan. Yakni, apakah warga bisa mendapatkan manfaat dalam proyek tersebut. Dia menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan apa pun.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan, blok Masela sampai saat ini masih dalam tahap kajian. ’’Ditelaah dan diteliti, lalu pada saatnya akan diputuskan,’’ terangnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin. Yang pasti, presiden sudah mendengarkan berbagai masukan dan mengetahui sikap para investor.
Disinggung mengenai pernyataan Rizal Ramli soal kepastian proyek Masela bersifat onshore, Pramono enggan berkomentar lebih jauh. Dia meminta publik menunggu sikap resmi presiden. ’’Akan disampaikan setelah semua data dan masukan didapatkan Bapak Presiden. Presiden akan memutuskan setelah itu,’’ tambahnya.
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi juga membantah adanya keputusan dari pemerintah. Sebab, hingga kemarin pihaknya belum menerima persetujuan atau penolakan revisi (POD) 1 blok Masela. Seperti diketahui, SKK Migas, Kementerian ESDM, Inpex Corporation, serta Shell mengusulkan pengembangan terapung. ’’Sampai sekarang SKK Migas masih menunggu dari menteri ESDM,’’ terangnya.
Dia juga menyinggung UU 22/2001 tentang Migas dan PP 35/2004 yang menyebut kewenangan untuk menyetujui atau menolak usulan POD berada di menteri ESDM, bukan Menko Maritim dan Sumber Daya.
Anggota Komisi VII DPR dari PDIP Nasyirul Falah Amru menyesalkan pernyataan Rizal Ramli yang menyatakan akan membangun kilang gas alam cair di darat untuk pengembangan blok Masela. (dim/owi/byu/dyn/c6/agm)