Dorong Kembalikan ke Kas Negara

Anggaran Gedung Baru dan Perpustakaan Rp 570 M

JAKARTA – Niat pimpinan DPR membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara dengan memanfaatkan dana pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 570 miliar didorong untuk dibatalkan. DPR diminta mengikuti langkah pemerintah yang telah memutuskan untuk meneruskan moratorium pembangunan gedung pemerintah.

’’Stop pembangunan gedung DPR, apakah itu perpustakaan atau yang lainnya,’’ tegas Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi di Jakarta kemarin (25/3).

Menurut dia, anggaran yang ada sebaiknya dialokasikan untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat. ’’ Tidak elok dalam situasi ekonomi yang masih sulit seperti ini. Segera kembalikan saja alokasi anggaran sebesar Rp 570 miliar ke kas negara,’’ tegasnya.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA)

Pembicaraan soal pembangunan gedung baru adalah wacana lama. Dalam Dokumen Parlemen Modern dan Rencana Strategis DPR 2015–2019, rencana pembangunan perpustakaan juga masuk. Proyek tersebut merupakan satu paket dengan proyek pembangunan gedung baru DPR. ’’Ini kan hanya perubahan judul saja. Kalau dulu gedung baru, sekarang perpustakaan termegah se-Asia Tenggara,’’ kritiknya.

Bila rencana proyek perpustakaan dan gedung baru DPR tersebut sampai lolos, Uchok yakin kementerian dan lembaga lain akan menuntut hal yang sama. ’’Ini gawat sekali. Kalau pembangunan perpustakaan ini sampai lolos, gedung-gedung lain yang baru dan mewah akan lanjut dibangun,’’ sorot Uchok lagi.

Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin mengungkapkan, pembangunan perpustakaan tersebut akan dilakukan lewat pembiayaan multiyears. Untuk 2016, digunakan dana Rp 570 miliar yang sudah teralokasi di APBN 2016. Meski di sisi lain pemerintah melakukan moratorium pembangunan gedung pemerintah, politikus Golkar itu yakin pembangunan tetap bisa terwujud.

Saat menerima para cendekiawan yang menyatakan dukungannya terhadap pembangunan perpustakaan pada 22 Maret lalu, Akom –sapaan Ade Komarudin– sempat menyinggung tentang rencana parlemen membahas RUU Tax Amnesty. Saat ini, draf RUU yang sempat diisukan menjadi alat tawar revisi UU KPK itu sudah dikirim pemerintah ke DPR dan tinggal menunggu dibahas. (dyn/c17/pri)

Ini kan hanya perubahan judul saja. Kalau dulu ge

dung baru, sekarang perpustakaan termegah

se-Asia Tenggara.”

Uchok Sky Khadafi