Raup Rp 22 Juta dengan Telanjang
SURABAYA – Modus aksi pencurian yang dilakukan Amir Hamzah sulit diterima akal sehat. Dia masuk ke tempat sasarannya tanpa mengenakan pakaian selembar pun. Namun, warga Randu Agung I itu berhasil menjalankan aksinya hingga empat kali dan meraup Rp 22 juta.
Amir tidak beraksi sendiri. Dia selalu mengajak Rahmad untuk mengincar ruko-ruko di kawasan Bulak Banteng, Kenjeran. Modusnya selalu sama, yakni masuk melalui atap, kemudian menjebol plafon dan masuk ke ruko
Kepanitiaan mendapat jatah Rp 5 juta dari total Rp 8,4 juta kebutuhan anggaran per titik reses. ”Kalau LPj, tidak sulit bikinnya,” kata Ketua DPRD Surabaya Armuji kemarin (25/3).
Sama dengan LPj anggaran, para anggota dewan diperkirakan meng- copy paste laporan jasmas. Perkiraan itu bukan tanpa alasan. Sebab, tujuan utama jasmas juga tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya. Yaitu, penyelesaian masalah banjir.
Saat dikonfirmasi, Armuji langsung menepis dugaan semacam itu. Menurut dia, agenda reses tahun ini lebih mengutamakan integrasi saluran air, sedangkan tahun lalu terkait pemavingan. ”Nanti kami lihat setelah teman- teman mengumpulkan laporannya,” terang kader senior PDI Surabaya itu.
Armuji menyatakan, penentuan frame reses bertujuan untuk mengantisipasi agar para legislator tidak asal menebar janji dan menampung seluruh keluhan masyarakat. Dia pun menampik bahwa tujuan yang cenderung sama itu sengaja dilakukan agar dewan punya celah untuk mengcopy paste laporan. ”Kalau untuk laporan keuangan, wajar sama. Tapi. kalau laporan aspirasi masyarakat, kami rasa tidak bisa ( copy paste, Red),” ujarnya.
Untuk membuktikannya, kader senior PDIP itu berjanji berani buka-bukaan soal laporan reses. Dia bakal menunjukkan laporan tersebut satu bulan setelah reses. Sesuai ketentuan, kata dia, laporan reses paling lama diserahkan kepada masing-masing parpol satu bulan setelah reses. ”Saya sudah meminta seluruh anggota untuk segera membikin laporan reses,” ujarnya.
Seluruh anggota DPRD menjalani masa reses sejak Sabtu (19/3) sampai Kamis (24/3). Seperti yang sudah-sudah, seluruh legislator tersebut berkewajiban untuk bertemu dengan konstituen. Hasil pertemuan wajib dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksi di DPRD. Ketentuan itu merujuk UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Sementara itu, salah seorang anggota dewan membisikkan bahwa laporan reses harus dikawal. Sebab, dikhawatirkan masih banyak wakil rakyat yang tidak mengumpulkan laporan meski sudah di- deadline. ”Laporan anggaran juga harus benar- benar dikoreksi,” bebernya.
Anggota Komisi B Baktiono menyebutkan, laporan reses setiap anggota dewan tidak bisa sama dengan sebelumnya. Sebab, kondisi daerah pemilihan (dapil) berbeda antara satu dan yang lainnya. Di Kedinding misalnya. Masyarakat di daerah itu jarang yang mengeluhkan soal banjir. ”Di sana (Kedinding, Red) yang dikeluhkan itu masalah pelayanan kesehatan, bukan lagi banjir,” paparnya.
Terkait laporan anggaran, politikus PDIP itu berbeda dengan seniornya. Menurut dia, anggaran untuk reses tahun ini Rp 55 juta. Dengan begitu, per titik lokasi reses bisa dialokasikan kurang lebih Rp 11 juta. Anggaran tersebut meng- cover biaya sewa tempat reses dan konsumsi. ” Yang dibilang ketua itu anggaran tahun lalu,” bebernya. (tyo/c6/fat)