Pakai Konsultan karena Ribet Urus Izin
KELUHAN terhadap sistem perizinan di Pemkot Surabaya belum mereda. Warga masih menganggap pengurusan izin yang ada cukup sulit dan tidak sederhana.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim M. Soleh mengungkapkan, sistem perizinan di Surabaya masih terkesan kurang cepat dibandingkan dengan kota besar lain di Indonesia. Namun, bila dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Jatim, Surabaya masih jauh lebih bagus. ’’ Tapi kesan ribet dan lamanya itu masih ada,’’ katanya kemarin.
Soleh mengaku sudah berkali-kali mendapat laporan dari anggotanya soal pengurusan izin analisis dampak lingkungan (amdal). Khususnya pengurusan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL). Pengusaha bahkan sampai harus menyewa jasa konsultan untuk pengurusan izin tersebut. ’’Pengurusannya sangat lama dan sulit. Makanya harus pakai konsultan,’’ ujarnya.
Bukan hanya itu, dari laporan yang masuk ke PHRI Jatim, pengusaha yang mengurus izin itu akan sulit lolos dalam penilaian UKL-UPL. Sangat berbeda halnya bila menggunakan jasa konsultan. Meski, biaya yang dikeluarkan untuk jasa konsultan itu bisa mencapai ratusan juta. ’’Kadang aneh kalau pakai konsultan itu mahal, tapi bisa cepat dan relatif lebih mudah,’’ ungkapnya.
Soleh menyebutkan, dalam beberapa kondisi, beberapa pegawai di pemkot memberikan rekomendasi sejumlah konsultan yang biasa mengurusi izin.
Selain soal pengurusan izin, PHRI Jatim mengeluhkan aturan-aturan lain yang bisa membuat kalangan pengusaha jadi sulit berkembang. Misalnya, soal wacana pelarangan penjualan minuman beralkohol di semua tempat di Surabaya. Padahal, selama ini minuman beralkohol menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan luar negeri dan domestik. ’’Domestik yang nonmuslim juga banyak yang bakal terdampak dari aturan tersebut,’’ ucapnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Jatim Donny Kurniawan menyatakan setuju ada pemangkasan izin yang dianggap tidak perlu. Sebab, selama ini perizinan yang berbelit itu memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. ’’Dukung saja. Kalau terlalu banyak izin itu malah tidak efektif,’’ ujarnya.
Donny mencontohkan sistem perizinan di luar negeri yang sudah sangat cepat. Bukan lagi hitungan hari, izin sudah bisa didapat dalam hitungan jam. Caranya, menggunakan sistem peranti elektronik. ’’Di Australia 1–2 jam sudah selesai izinnya. Singapura juga begitu,’’ imbuhnya. (jun/c17/git)