Harus Segera Sikapi Perekonomian Myanmar
SEBAGAI politikus yang berjuang demi demokrasi, Aung San Suu Kyi punya banyak pengalaman. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pun punya sejarah panjang dalam menegakkan demokrasi. Tapi, sebagai penguasa pemerintah, Suu Kyi maupun NLD nyaris tidak punya pengalaman.
Bebas dari junta militer, harapan rakyat Myanmar pun melambung tinggi pada pemerintahan sipil NLD dan Presiden Htin Kyaw. Sayangnya, sebagai pejuang demokrasi, NLD tidak punya banyak politikus yang menonjol. Bahkan, kabinet yang hanya diisi beberapa menteri kian menguatkan dugaan kurangnya sumber daya manusia (SDM) pada NLD.
Suu Kyi, satu-satunya tokoh top NLD sekaligus ikon demokrasi Myanmar, harus mengemban beban berat. Yakni, merangkap banyak jabatan, baik dalam kabinet maupun pemerintahan. Yomiuri Shimbun menyebut kebijakan itu sebagai kelemahan. Sebab, seharusnya NLD bisa merangkul politikus partai lain, USDP, dan militer sebagai mitra dalam pemerintahan.
”Bekerja sama dengan militer dan USDP menjadi faktor yang sangat penting,” tulis harian Jepang tersebut. Dengan sibuk memikirkan pembagian tugas dalam pemerintahan, Myanmar akan otomatis mengabaikan sektor lain yang juga penting. Yakni, perekonomian. Padahal, peningkatan kualitas hidup dan perekonomian yang lebih bergairah sangat dinantikan rakyat.
Sebenarnya pemerintahan sebelumnya yang dikomando Presiden Thein Sein menyemai benih kerja sama perekonomian yang baik dengan Tiongkok. Juga, Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa. Berbagai reformasi perekonomian Thein Sein lakukan untuk mendatangkan lebih banyak investor ke negerinya dan menggerakkan roda perekonomian.
Seharusnya pemerintahan Htin Kyaw bisa melanjutkan fondasi baik yang sudah Thein Sein tanamkan itu. Di bawah NLD, Myanmar harus bisa menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang baik. Maka, Suu Kyi dan kubunya bertugas merancang kebijakan ekonomi dan kebijakan luar negeri yang ideal demi kemajuan Myanmar.
”Pembuatan kebijakan itu harus sangat transparan. Dengan demikian, masyarakat bisa langsung mengontrol,” kata seorang pengamat politik Jepang. Sebagai pengendali pemerintahan dan pemangku kekuasaan tertinggi, Suu Kyi harus mampu mendistribusikan informasi dan ilmu yang dia miliki. Semua itu dilakukan demi Myanmar yang lebih luwes dan progresif. (chicagotribune/yomiurishimbun/hep/c7/ami)