Dominasi Pemerintahan Sipil NLD Setara Junta Militer
Rangkap Empat Kementerian, Suu Kyi Juga Penasihat Pemerintahan Lepas dari tangan junta militer, kini Myanmar berada di bawah kendali Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Seperti saat junta bertakhta, NLD pun mendominasi pemerintahan. Aung San Suu K
JUMAT lalu (1/4) majelis tinggi Myanmar meloloskan rancangan undang-undang (RUU) yang berisi mandat bagi Suu Kyi untuk menjadi penasihat pemerintah. Tepatnya, penasihat bagi Presiden Htin Kyaw. Posisi itu menjadi pengejawantahan sesumbar sang ikon demokrasi Myanmar tersebut beberapa waktu lalu bahwa dia akan punya jabatan di atas presiden.
Senin lusa (4/4) RUU itu dibahas di majelis rendah. Dibandingkan dengan diskusi di majelis tinggi, pembahasan RUU di tingkat majelis rendah akan lebih detail. Tapi, sesengit apa pun pembahasan RUU tersebut, hasilnya sudah bisa dipastikan sama dengan suara majelis tinggi. RUU itu tetap akan lolos dan segera disahkan menjadi UU. Sebab, seperti di majelis tinggi, suara NLD di majelis rendah pun mayoritas.
Sebenarnya dalam pembahasan RUU di majelis tinggi Jumat lalu, militer sudah menyampaikan keberatan mereka. Sebagai penguasa 25 persen suara majelis tinggi, para petinggi militer yang menjadi wakil junta dalam pemerintahan sipil Htin Kyaw jelas menolak bertambahnya peran penting Suu Kyi. Apalagi, sebagai penasihat pemerintahan, dia bakal punya kekuasaan eksekutif juga.
”Menjalankan banyak peran dalam pemerintahan adalah perkara yang sangat sulit,” kata Richard Horsey, pengamat politik independen di Kota Yangon, tentang Suu Kyi. Dalam kabinet Htin Kyaw, perempuan 70 tahun itu memangku empat posisi sekaligus. Yakni, menteri luar negeri, menteri pendidikan, menteri energi, dan menteri urusan kepresidenan.
Sebagai supermenteri, Suu Kyi akan sangat sibuk. Apalagi, sebagai menteri luar negeri, dia juga otomatis duduk bersama para tokoh militer dalam Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional. ”Akan ada sangat banyak orang yang berurusan dengan Suu Kyi. Dia akan sulit membagi waktu,” kritik Horsey. Jika mau, sebenarnya Suu Kyi bisa memilih satu posisi saja dan meletakkan yang lain.
Namun, dalam euforia kemenangan NLD yang identik dengan kemenangan demokrasi, Suu Kyi enggan melepaskan satu pun jabatan yang telah dipercayakan kepadanya. Dengan menjadi supermenteri, akan lebih mudah bagi dia ikut mengendalikan pemerintahan Htin Kyaw. Di sisi lain, dia juga tetap bisa merebut simpati rakyat lewat empat jabatan menteri.
Di Myanmar, Menlu bersama presiden dan dua wakil presiden serta tujuh pejabat pemerintah dan militer lainnya berhak mengutak-atik konstitusi. Sejak awal, amandemen konstitusilah yang menjadi tujuan utama Suu Kyi memperjuangkan kemenangan NLD lewat pesta demokrasi. Alasannya, konstitusi rancangan junta militer itu sudah terlalu kuno dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.
”Pada masa mendatang, ada banyak gesekan antara NLD dan militer yang duduk di parlemen. Tapi, mereka (militer) harus tetap setuju untuk mengamandemen konstitusi,” papar Thiri Yadana, anggota majelis tinggi dari NLD. Konstitusi bentukan junta militer itulah yang membuat Suu Kyi harus rela tidak duduk di kursi presiden meski NLD menang telak dalam pemilu lalu.
Menanggapi suara miring tentang peran Suu Kyi yang rangkap-rangkap, Win Htein menegaskan bahwa empat jabatan menteri tersebut justru akan membuat kinerja kabinet lebih efektif. ”Menjadi menteri yang membawahkan empat kementerian sekaligus plus menjabat penasihat pemerintahan malah akan membuat Suu Kyi bekerja lebih cepat,” tegasnya.
Di sisi lain, junta militer tetap berusaha menjegal RUU penasihat pemerintahan yang akan menjadikan Suu Kyi semacam perdana menteri (PM) tersebut. ”Pada praktiknya, penasihat pemerintahan itu akan sejajar dengan presiden. Ini jelas melanggar konstitusi,” gerutu Kolonel Myint Swe, anggota majelis tinggi dari kubu militer. Karena itu, dia akan membawa konflik RUU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. (Reuters/ theguardian/hep/c7/ami)