Ahok Klaim Eksekutif Tidak Terlibat

KASUS suap reklamasi terus ditelusuri. Penyidik KPK bahkan melakukan penggeledahan di lima ruang anggota DPRD DKI kemarin (2/4). Salah satunya ruang Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Penyelidikan itu dilakukan untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan penyidik. Sebab, KPK menduga adanya suap untuk percepatan paripurna raperda zonasi wilayah laut dan pulau-pulau kecil (RZWP2K) dan raperda tentang tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta (raperda reklamasi).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta tetap berjalan meski KPK sudah menetapkan tersangka. Yakni, Ketua Komisi D DPRD DKI Mohammad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja.

’’Menurut saya, tetap jalan (reklamasi, Red). Memang, ada revisi mau tambah kewajiban (dari 5 persen jadi 15 persen). Yang jadi masalah hanya itu,’’ terangnya. Namun, dia menekankan tidak akan menurunkan angka kewajiban pengembang tersebut.

Penyerahan diri Ariesman yang juga pengembang salah satu pulau reklamasi itu merupakan langkah bagus. ’’Kalau sudah tersangka, ngapain lagi kalau tidak menyerahkan diri. Saya kira, itu sudah benar,’’ jelasnya.

Meski demikian, Ahok menyayangkan langkah yang diambil Presdir salah satu perusa- haan properti terbesar di Indonesia itu. Dia pun mengaku tidak mengetahui motif Ariesman sehingga memberikan uang panas kepada penyelenggara negara. ’’Kalau dipanggil, mikirnya (pengembang) mesti bawa duit,’’ ujarnya.

Meski demikian, orang nomor wahid di ibu kota itu mengklaim, pemprov tidak terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Justru dengan meningkatkan persentase kewajiban, pemprov menunjukkan keseriusan untuk mengantisipasi kerugian.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK atas kasus suap pulau reklamasi tidak akan memengaruhi kinerja pemprov. (rya/c7/ano)