Siapkan Rp 25 M untuk Bandara Masalembu
Targetkan Beroperasi pada 2017, Pemkab Tunggu Surat Pertamina
SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep bertekad untuk terus mengoptimalkan transportasi udara. Selain berencana membangun Bandara Kangean, pemkab bakal memperbaiki Bandara Masalembu. Anggaran yang disiapkan adalah Rp 25 miliar. Bandara tersebut ditargetkan bisa beroperasi pada 2017.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Mohammad Fadillah, rencana pembangunan dua bandara itu terus dimatangkan. Pihaknya memperkirakan Bandara Masalembu lebih dahulu beroperasi. Sebab, di lokasi bandara yang berada di Desa Sukajeruk, Kecamatan/Kepulauan Masalembu, tersebut saat ini sudah terdapat bangunan.
Selain itu, landasannya cukup panjang, yakni 1.800 meter. Kondisi tersebut bisa membantu mempercepat pengoperasian penerbangan di pulau itu. Pemkab Sumenep melalui Pemprov Jatim juga telah mengajukan surat ke PT Pertamina terkait dengan pengalihan pengelolaan bandara. ’’Sebab, Bandara Masalembu milik Pertamina,’’ katanya kemarin (2/4).
Dia menjelaskan, beberapa waktu lalu Gubernur Jatim Soekarwo melayangkan surat permohonan ke Pertamina. Tetapi, hingga sekarang, belum ada informasi atau kabar dari pemprov ke pemkab.
Fadillah mengatakan, jika nanti memang ada pengalihan pengelolaan dari Pertamina, pemkab tinggal membenahi sebagian fisik bandara. Dana yang dibutuhkan diperkirakan tidak terlalu besar, yakni sekitar Rp 25 miliar.
Upaya permohonan pengalihan pengelolaan bandara itu sangat beralasan. Sebab, transportasi udara memang sangat dibutuhkan warga wilayah kepulauan. ’’Masalah kebutuhan warga kepulauan ini memang menjadi atensi gubernur,’’ tutur mantan kepala BPBD Sumenep tersebut.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Sumenep M. Ramzi menilai, upaya pengoperasian dua bandara tersebut sangat tepat. Tetapi, dia meminta ada skala prioritas. Sebab, jika tidak fokus, besar kemungkinan pengerjaannya terbengkalai.
Ramzi meminta ada bandara yang diprioritaskan sehingga bisa dioperasikan lebih dulu. ’’Misalnya, jika di Kangean dulu, dituntaskan. Jika di Masalembu, selesaikan,’’ ujar dia.
Dia mengatakan, pada prinsipnya, dewan akan mendukung program yang memang menjadi kebutuhan warga. Tetapi, pihak legislatif juga bakal mengawasi. (pen/dry/c4/dwi)