Kaki Jembatan Suramadu Belum Steril
PENERTIBAN bangunan liar di sekitar kaki Jembatan Suramadu akan dilakukan dalam hitungan hari. Satpol PP Kota Surabaya telah melayangkan surat kepada belasan pemilik bangunan. Dalam beberapa hari ke depan, mereka harus segera meninggalkan kawasan tersebut.
Menyikapi hal itu, Kasatpol PP Irvan Widyanto berharap ada solusi simpel. Misal, PKL direlokasi dan disediakan lahan untuk berdagang.
Soal penyediaan lahan untuk sentra PKL, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Surabaya Hadi Mulyono menyatakan, pihaknya bertindak berdasar antusiasme dan kinerja kecamatan. Sebab, pengadaan sentra PKL mengacu pada rancangan yang diajukan tiap kecamatan. ”Setelah itu, rancangan sentra PKL akan kami proses lebih lanjut,” ungkapnya pada kesempatan terpisah.
Hadi menambahkan, pembangunan sentra PKL membutuhkan sebidang tanah aset. Bila kecamatan tidak memiliki lahan, pengadaan lahan dapat ditujukan pada dinas tanah dan bangunan.
Saat dikonfirmasi secara terpisah mengenai kemungkinan pemanfaatan bekas tanah kas desa (BTKD), Camat Kenjeran Yudhi Kartika menegaskan, di wilayahnya tidak ada BTKD. Padahal, data Dinas Tanah dan Bangunan Surabaya menunjukkan, hingga saat ini Kecamatan Kenjeran memiliki total luas aset BTKD 578.739 meter persegi.
Berdasar pemantauan di lapangan seminggu terakhir, kawasan yang berjarak sekitar 2 kilometer dari Kantor Kecamatan Kenjeran itu tetap gegap gempita begitu malam tiba.
Selain mengaku mendapat izin dari sejumlah oknum, pedagang di kawasan tersebut memaklumi konsumen yang mengadakan pesta miras. Praktik mesum pun hampir 24 jam dapat ditemui di sana. Warga mendesak kawasan tersebut ditertibkan. ”Lama-kelamaan bisa jadi lokalisasi,” ujar Ketua RT 2, RW 1, Kelurahan Tambak Wedi Ainul Qomar. (jos/c6/nda)