Bangunan Bertambah, Pemasukan Kecil

Dewan Cari Solusi Perizinan Sumbang APBD Maksimal

GRESIK – Pemasukan APBD dari sektor perizinan sulit mencapai target. Salah satu penyebabnya adalah masih banyaknya bangunan/ usaha yang belum mengantongi izin. Terutama, izin mendirikan bangunan (IMB) meski bangunan/ usaha sudah beroperasi.

Berdasar data yang diperoleh DPRD Gresik tentang pendapatan penerbitan izin selama 2015, pemkab hanya bisa mendapatkan Rp 87 miliar. Padahal, target awal, sektor itu bisa memperoleh Rp 175 miliar. Total pendapatan tersebut diperoleh dari 569 penerbitan IMB dan sejumlah izin lain.

Kondisi tahun ini juga sama. Hingga kuartal pertama 2016, total IMB yang sudah terbit mencapai 87 izin. Sampai saat ini, masih ada 478 pengajuan yang sudah masuk.

Jika tidak ada perbaikan, kondisi tahun ini berpotensi lebih buruk. Padahal, pada APBD 2016, target perolehan pendapatan daerah dari sektor izin dipatok Rp 187 miliar (untuk IMB dan HO). ”Dari evaluasi kami, hampir setiap tahun proyeksi pendapatan dari sektor izin selalu jauh dari target awal,” kata Ketua Komisi C M. Syafi’A.M.

Kondisi itu, lanjut Syafi’, tidak

Ketua Komisi C DPRD bisa dilepaskan dari banyaknya bangunan/usaha yang sudah beroperasi meski belum memiliki izin komplet. ”Jadi, meski jumlah usaha/bangunan di Gresik terus bertambah, kas daerah tidak mendapatkan pemasukan,” katanya.

Persoalan itulah yang kini menjadi atensi komisi C. Mereka berkonsultasi dengan sejumlah komisi lain untuk membahas problem tersebut. ”Perlu ada solusi,” ujarnya.

Seperti diketahui, temuan seputar bangunan/usaha yang sudah berdiri, tapi izinnya belum komplet terus bermunculan. Yang terakhir terungkap setelah Komisi C DPRD Gresik melakukan inspeksi ke kawasan industri/gudang di wilayah selatan pada pertengahan pekan lalu. Ternyata mayoritas gudang di sana belum berizin komplet.

Sebelumnya, komisi C menindaklanjuti temuan itu. Mereka sudah memanggil seluruh pemilik perusahaan yang diketahui belum berizin komplet itu. Hasilnya, semua pemilik usaha/bangunan tersebut diberi kesempatan untuk segera menyelesaikan izinnya.

Sementara itu, pimpinan dewan juga memastikan memberikan atensi perihal problem tersebut. ”Sudah kami siapkan. Masih kami sesuaikan dengan sejumlah agenda di dewan yang cukup banyak,” jelas Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid.

Dia mengakui bahwa pemicu utama anjloknya pendapatan daerah dari sektor retribusi izin adalah belum lengkapnya izin bangunan/ usaha. ” Yang pasti, masalah ini harus dibahas bersama-sama antarkomisi,” tandasnya. (ris/c7/dio)

Dari evaluasi kami, hampir setiap tahun proyeksi pendapatan dari sektor izin selalu jauh dari target awal.”