Kian Seru dengan Raja-Ratu Tanjakan
SURABAYA – Pemilihan KOM (King of the Mountain) bakal meningkatkan level keseruan Jawa Pos Cycling Bromo 100 KM 2016. Raja dan ratu tanjakan akan terpilih dalam ajang bersepeda tahunan tersebut. Sebanyak 937 cyclist dari 13 negara yang meramaikan event 16 April itu berhak mengikuti pemilihan KOM.
Pemilihan KOM dimulai di kilometer 86 dari pit stop 2 KUD Puspo dengan total jarak 14 km. Selanjutnya, hingga finis di Km 100 di Wonokitri, Pasuruan, cyclist akan menaklukkan trek full tanjakan dengan maksimum gradien 16 persen. Terdapat kategori umur untuk peserta putra. Yaitu, di bawah 30 tahun, 31–40 tahun, dan 40 tahun ke atas.
Sementara itu, untuk peserta putri, ada pemilihan Queen of the Mountain tanpa ada kategori umur. ’’KOM tersebut digelar untuk mencari raja dan ratu tanjakan untuk menambah keseruan, tidak hanya bersepeda jarak jauh dalam peloton, tapi juga ada sisi kompetisinya,’’ kata Wisnu Aditya, panitia penyelenggara dalam technical meeting di Graha Pena Surabaya kemarin.
Dirut PT Jawa Pos Koran Azrul Ananda menyatakan, tidak banyak event cycling di Indonesia yang bisa konsisten mengadakan acara setiap tahun. Dia berharap penyelenggaraan Jawa Pos Cycling Bromo 100 KM di tahun ketiga ini bisa menjadi tradisi bagi Jawa Timur. ’’Di provinsi lain tidak ada tantangan dan treknya seperti ini (Bromo). Kita bangga Jatim punya Bromo,’’ tuturnya. (nes/c10/sof)
– Pemerintah menimbang semua opsi untuk membebaskan WNI yang menjadi sandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Selain operasi militer, PT Patria Maritime Line, pemilik tugboat Brahma 12 yang dibajak, menyiapkan tebusan untuk sepuluh awak kapal yang disandera.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan militer Filipina. Filipina belum menunjukkan tanda-tanda untuk mengizinkan tentara Indonesia melakukan upaya militer.
”Operasi militer di tangan Filipina. Kami tidak boleh masuk,” ujarnya setelah rapat di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin (4/4).
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menyebut militer Filipina berada dalam kondisi siaga. ”Lokasinya sudah dikepung militer Filipina,” imbuhnya.
Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini koordinasi tidak hanya dilakukan antara pemerintah Indonesia dan Filipina. Negosiasi langsung antara perusahaan dan penyandera pun berjalan baik hingga saat ini.
Menurut Luhut, pada dasarnya perusahaan menyetujui jika memilih menggunakan opsi penebusan. ”Perusahaan siap bayar,” kata purnawirawan TNI tersebut di kantornya.
Meski demikian, Luhut belum bisa memastikan apakah akan menempuh opsi penebusan tersebut. Yang jelas, beberapa opsi tengah dipersiapkan pemerintah Indonesia saat ini. Sayangnya, Luhut enggan memberikan bocoran. ”Tidak perlu saya sebutkan
Operasi militer di tangan Filipina.
Kami tidak boleh masuk.”
RYAMIZARD RYACUDU
Menteri Pertahanan lah,” katanya.
Menlu Retno Marsudi juga enggan membuka detail misi rahasia yang tengah disiapkan Indonesia dan otoritas Filipina. ”Mohon maaf, detailnya tidak bisa disampaikan ke publik,” ujarnya setelah memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo ( Jokowi) di kompleks Istana Presiden kemarin (4/4).
Saat ditanya perihal rencana operasi militer oleh pasukan elite TNI seperti Kopassus yang belum mendapat lampu hijau dari pemerintah dan parlemen Filipina, Retno mengatakan, semua opsi pembebasan terus dikaji kedua pemerintah. ”Tapi, keselamatan ABK (anak buah kapal) menjadi acuan utama dari semua opsi yang terbuka,” ucapnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah mengutamakan opsi dialog dan negosiasi untuk membebaskan 10 sandera kelompok Abu Sayyaf. ”Sebab, keselamatan sandera menjadi prioritas,” ujarnya setelah menonton final sepak bola Piala Bhayangkara Minggu malam lalu.
Meski demikian, Jokowi mengakui bahwa pemerintah juga menyiapkan opsi operasi militer. Dia menyebutkan, militer Indonesia memang tidak bisa langsung masuk wilayah Filipina karena ada syarat yang harus dipenuhi bagi militer negara lain untuk masuk. ”Menlu melaporkan harus ada izin parlemen. Izin inilah yang belum ada,” katanya. (far/owi/c6/sof)