Bersaing Kelola Kaki Suramadu

SURABAYA – Kewenangan pengembangan wilayah kaki Jembatan Surabaya Madura (Suramadu) kini terbagi dua. Konsep pengembangan berubah. Wilayah Surabaya ditangani Pemkot Surabaya, sedangkan wilayah Madura menjadi tanggung jawab Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Otomatis kinerja BPWS diadu dengan Pemot Surabaya dalam mengembangkan wilayah masing-masing.

Perubahan itu terjadi setelah Presiden Joko Widodo menyerahkan kembali pengelolaan kawasan di wilayah Surabaya. Dengan begitu, konsep pembangunan di atas lahan 247 hektare ditiadakan. BPWS berkonsentrasi di kawasan Madura saja.

Humas BPWS Faisal Yasir menyatakan, kawasan kaki jembatan sisi Surabaya (KKJSS) rencananya tidak dilanjutkan. Konsep pembangunan yang meliputi kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran, pariwisata, serta permukiman dibatalkan. Pengembangan selanjutnya diserahkan ke Pemkot Surabaya. ’’Total anggaran Rp 14 miliar yang seharusnya untuk KKJSS juga dialihkan ke Madura,’’ katanya.

Yasir menuturkan, BPWS tidak masalah dengan kebijakan tersebut. Sebab, BPWS semakin berkonsentrasi di kawasan kaki jembatan sisi Madura (KKJSM). Pengembangan itu meliputi kawasan wisata, perkantoran, sarana ibadah, apartemen, serta permukiman.

Lokasi pengembangan berada di wilayah pesisir. BPWS ingin kawasan Madura menjadi sentra wisata baru yang cukup besar. Target pengunjung adalah masya-

Total anggaran Rp 14 miliar yang seharusnya

untuk KKJSS juga dialihkan ke Madura.”

Humas BPWS rakat yang menyeberang ke Madura. Lahan sudah dibebaskan. Namun, realisasi pembangunannya belum jelas. ’’Semua masih proses dan sudah ada perkembangan dari tahap ke tahap,’’ ungkapnya.

Sebenarnya ada sisi positif yang bisa diambil dari kebijakan Jokowi yang mengembalikan KKJSS ke Pemkot Surabaya. Pembangunan yang dilakukan Pemkot Surabaya sangat cepat. Secara tidak langsung, muncul persaingan antara Pemkot Surabaya dan BPWS.

Beberapa tahun mendatang terlihat siapa yang bergerak cepat. Apakah Pemkot Surabaya atau BPWS. Sejak Jembatan Suramadu diresmikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perkembangan di Madura maupun Surabaya tidak terlihat signifikan. BPWS hanya sebatas lembaga yang bertanggung jawab di wilayah tersebut. Namun, kerja nyata di lapangan kurang maksimal.

Menurut Yasir, sistem kerja BPWS bukan hanya pengembangan fisik. Namun, pemberdayaan sumber daya manusia. (riq/c15/end)

GHOFUR EKA/JAWA POS NGGAK BOLEH BANDEL: PO bus AKDP harus mau menurunkan tarif angkutan sesuai dengan kesepakatan.