DPRD Jatim Gelar Rapat Paripurna
Untuk Bahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur
SURABAYA – DPRD Provinsi Jawa Timur ( Jatim) menggelar rapat paripurna kemarin (4/4). Rapat yang dihadiri Gubernur Jatim Soekarwo beserta perangkat SKPD Provinsi Jatim tersebut membahas pendapat panitia khusus (pansus) terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim akhir tahun anggaran 2015.
Melalui nota penjelasan dan lampiran LKPj, dapat diketahui ada delapan indikator kinerja utama (IKU). Yaitu, persentase pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka; pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan gender (IPG), serta kualitas air sungai.
Pansus berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim lebih tanggap dalam menghadapi dinamika perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan dan ketertiban. ”Ini menjadi tantangan kita ke depan,” kata Aufa Zhafitri, juru bicara pansus.
Nilai anggaran yang dikelola Pemprov Jatim pada LKPj 2015 mencapai lebih dari Rp 22,246 triliun. DPRD Provinsi Jatim berharap urusan desentralisasi dan penyelenggaraan tugas bisa memberikan kesejahteraan signifikan bagi masyarakat. ”Karena Jatim menjadi salah satu tolak ukur provinsi di Indonesia, maka kesejahteraan rakyat harus ditingkatkan,” lanjut Aufa.
Kinerja Pemprov Jatim diharapkan tak hanya efektif, tapi juga efisien. Keberhasilan tak hanya diukur dari pemenuhan target. ”Juga harus diperbandingkan antara penggunaan anggaran dan capaian,” tutur anggota Komisi C DPRD Jatim tersebut.
Parameter keberhasilan tersebut berdasar indikator yang telah disepakati bersama dalam KUA PPAS Tahun Anggaran 2015. Pertama, efisiensi penghematan sumber daya yang didapatkan melalui kajian mendalam tentang rencana kegiatan yang tersusun dalam RKASKPD terhadap realisasi pengeluaran penggunaan anggaran.
Kedua, efisiensi yang didapat melalui perhitungan manfaat, dilanjutkan dengan indikator tingkat keadilan. Apakah program Pemprov Jatim selama ini dirasakan secara merata oleh masyarakat. Indikator terakhir adalah penilaian kesetaraan setiap anggota masyarakat. ”Diharapkan tidak ada perbedaan cara memperlakukan masyarakat dalam pelayanan karena pada hakikatnya masyarakat mempunyai hak yang sama,” lanjutnya. Aufa menuturkan, pansus memberikan catatan khusus. Pertama, masih terdapat inkonsistensi penyajian data laporan kinerja menyangkut presentasi distribusi pengeluaran penduduk Jatim 2014 dan 2015 dalam dokumen LKPj.
Kemudian, LKPj Jatim diharapkan mampu menyajikan kinerja masing-masing kota. Pansus ingin data disajikan dalam bentuk tabel untuk melihat kondisi capaian, kesenjangan, dan ranking kinerja pembangunan daerah.
Pimpinan rapat Ahmad Iskandar akhirnya menskors rapat paripurna hingga pekan depan (12/4). Terkait kinerja, Iskandar menyampaikan selamat kepada Pemprov Jatim yang menerima 20 penghargaan. ”Ke depan kami harapkan lebih banyak lagi penghargaan yang dapat kita raih, tentu diiringi dengan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Alunan lagu Bagimu Negeri mengakhiri rapat paripurna. Hal itu merupakan inisiatif DPRD Provinsi Jatim agar lebih mencintai negara. ”Diawali di Jatim, semoga daerah lain meniru,” ucap politisi senior Partai Demokrat tersebut. (*/ran)