Dampak Paket Kebijakan Belum Terasa
JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai positif dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi dari I hingga XI. Namun, Kadin menganggap kebijakan tersebut hanya berkutat di tingkat pusat karena belum banyak aturan turunan yang dibuat untuk melengkapinya.
’’Kita sedang analisis dari paket kebijakan pertama sampai kesebelas itu kendalanya di mana. Sebab, banyak pengusaha yang mengeluh implementasinya di lapangan belum maksimal. Ini penting karena jangan sampai kebijakan itu hanya bagus di atas kertas saja,’’ ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani kemarin (5/4).
Menurut dia, banyak aturan tu- runan yang mesti dibuat agar paket kebijakan ekonomi tersebut bisa berjalan dengan semestinya. Namun, dia mengaku tidak mengetahui secara detail tiap-tiap aturan turunan yang mesti dikeluarkan. ’’Jumlah paket kebijakan saja ada sebelas, apalagi aturan turunannya. Pasti puluhan, bahkan ratusan dari tingkat pusat hingga daerah,’’ sebutnya.
Akibat belum adanya aturan turunan tersebut, kalangan pengusaha menilai, hingga saat ini dampak positif dari paket kebijakan ekonomi belum banyak terasa bagi dunia usaha. ’’Kita akan cari tahu seretnya di mana. Apa dalam PP (peraturan pemerintah) atau permen (peraturan menteri). Nah, itu nanti yang harus kita desak supaya cepat keluar,’’ tuturnya.
Rosan menambahkan, salah satu tujuan penting dikeluarkannya berbagai paket ekonomi itu adalah menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. ’’Kebijakan pertama sampai kesebelas mesti punya kerangka dan arah tujuan. Yaitu, menciptakan lapangan pekerjaan. Semua kebijakan ekonomi juga untuk kesejahteraan rakyat,’’ bebernya.
Dengan jumlah rakyat Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa, penciptaan lapangan kerja mutlak diprioritaskan. Sebab, dengan begitu, kemiskinan akan berkurang dan pemerataan akan tercipta. ’’Kadin ingin paket itu punya kerangka arah dan tujuan. Sebab, kalau tidak, sifatnya sporadis. Kita melihatnya paket sudah bagus, tapi tujuannya ke mana,’’ imbuhnya.
Meski begitu, dia mengakui ada banyak hal yang membuat kalangan pengusaha senang. Salah satunya revisi daftar negatif investasi (DNI). ’’Dalam waktu tiga bulan kepengurusan saya, banyak duta besar yang datang menyampaikan berbagai masukan terkait investasi. Intinya, mereka merespons positif kebijakan itu,’’ jelasnya. (wir/c17/oki)