Jarang Masuk, Gaji Dewan Tetap Utuh

Kemacetan jalur Waru–Jenggolo makin merisaukan saja. Anda punya solusi, saran, atau harapan untuk mengatasi kemacetan di jalur utama Surabaya–Sidoarjo itu? Silakan sampaikan usul Anda melalui

atau SMS ke nomor 08113525266. Jangan

lupa tulis nama dan alamat.

SIDOARJO – Satu di antara ’’kenikmatan’’ menjadi anggota dewan adalah gaji tetap utuh meski jarang masuk. Itu pula yang terjadi di DPRD Sidoarjo. Baik wakil rakyat yang rajin ngantor maupun yang mbolosan setiap bulan tetap sama-sama menerima bayaran Rp 22.059.000.

Untuk mengetahui keaktifan anggota dewan, di DPRD Sidoarjo memang tidak ada daftar hadir atau presensi. Karena itu, tidak ada data tertulis nama-nama anggota dewan yang rajin ke gedung dewan atau absen. Bisa jadi karena itu masih banyak anggota dewan yang memilih tidak ngantor dengan beragam alasan

(*)

’’Di dalam tata tertib memang tidak diatur adanya presensi. Kecuali saat rapat paripurna, kami pasti melakukan presensi. Karena itu, kami tidak menerapkannya,’’ kata Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan.

Legislator asal PKB itu memang merasa ada yang tidak adil dengan tidak adanya penerapan presensi. Sebab, gaji dan tunjangan yang diterima anggota yang rajin maupun yang jarang atau bahkan tidak pernah masuk tetap sama. Padahal, di DPRD Sidoarjo, tidak semua anggota rajin mengikuti kegiatan dewan.

Berdasar pantauan Jawa Pos, selama ini yang paling sering punya kegiatan adalah komisi A, C, dan D. Kondisi berbeda terjadi di komisi B. Ruangannya lebih sering kosong. Aktivitas pun sepi.

Data kegiatan selama sebulan terakhir menjadi bukti. Selama Maret lalu, komisi A menggelar rapat tujuh kali. Baik itu rapat internal komisi maupun hearing dengan masyarakat dan jajaran pemkab. Selain itu, mereka empat kali melakukan inspeksi mendadak (sidak). April ini, komisi A juga telah melakukan sidak satu kali terkait minimarket.

Kegiatan komisi C juga padat selama Maret lalu. Dua kali mereka menggelar hearing dengan beberapa instansi di DPRD Sidoarjo. Satu kali sidak jalan dan tiga kali melakukan pertemuan dengan instansi di tingkat provinsi dan nasional. April ini, komisi C juga telah menggelar pertemuan dengan balai teknis kereta api di Surabaya.

Agenda komisi D pun banyak selama Maret. Empat kali mereka sidak. Antara lain, ke Rumah Sakit Anwar Medika; ke empat puskesmas seperti Krian, Balongbendo, Prambon, dan Gedangan; ke SDN Suko, Sukodono; serta ke SD Anak Sholeh, Waru. Komisi D juga melakukan enam kali hearing. April ini, mereka sudah melakukan audiensi dengan buruh. Kondisi di tiga komisi itu berbanding terbalik dengan komisi B. Selama Maret dan awal April ini, nihil kegiatan.

Menanggapi itu, Wawan –panggilan Sullamul Hadi Nurmawan– menyatakan, kerja dewan sebenarnya 24 jam. ’’Memang tidak ada keharusan ke kantor. Tapi, datang ke kantor itu perlu dan penting,’’ ujarnya. (fim/c17/hud)