RUU Tax Amnesty Tersendat

JAKARTA – Pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR belum bisa berjalan mulus. Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR memutuskan untuk terlebih dulu melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah sebagai inisiator rancangan undang-undang (RUU) tersebut. Khususnya menyangkut road map pengampunan pajak yang hendak dijalankan.

’’Apalagi saat ini terungkap dokumen Panama Papers,’’ kata Wakil Ketua DPR dari Gerindra Fadli Zon setelah rapat bamus di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin (6/4). Berdasar informasi yang dihimpun, ada enam fraksi yang setuju pembahasan dilanjutkan setelah ada pembicaraan awal dengan pemerintah. Selain Gerindra, ada PKS, PDIP, PKB, PPP, dan Partai Demokrat.

’’Kalau Golkar tadi setuju (langsung lanjut, Red),’’ kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin. Selain Golkar, yang bersikap welcome adalah Nasdem, Hanura, dan PAN. RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty telah disepakati menjadi prioritas dalam masa sidang ini. Harapannya bisa selesai pada Mei mendatang.

Kemarin masa persidangan IV DPR resmi dibuka. Sejumlah target legislasi kembali dipatok. ’’DPR akan menyelesaikan penyusunan 13 RUU dan melanjutkan 15 RUU yang menjadi prioritas bersama dengan pemerintah,’’ kata Ketua DPR Ade Komarudin dalam pidato pembukaan masa sidang di paripurna.

Ade menambahkan, DPR bersama pemerintah terus berkomitmen untuk mempercepat pembahasan RUU yang menjadi prioritas 2016. Tentunya tanpa mengabaikan kualitas sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo.

’’Pimpinan DPR mengimbau pimpinan alat kelengkapan dan anggota dewan yang terlibat pembahasan RUU untuk tetap memprioritaskan kualitas UU,’’ tegas politikus Golkar itu. (dyn/bay/c6/pri)