Sekolah Dipungut Biaya UNBK
Di Subrayon 10, Setiap Siswa Bayar Rp 122 Ribu
SURABAYA – Nasib SMA dan SMK swasta di Surabaya memprihatinkan dengan dilaksanakannya ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Persiapan mereka tampak begitu compang-camping. Ada yang tidak memiliki komputer dan server yang cukup, ada yang tidak punya gedung, bahkan ada yang terpaksa nebeng karena tidak memiliki izin mengadakan UNBK.
Dengan diwajibkannya UNBK oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, otomatis sekolah swasta harus melaksanakan unas dengan komputer. Sekolah pun harus merogoh kocek lebih dalam untuk pelaksanaan UNBK tersebut
Bukan hanya pengeluaran untuk anggaran UNBK intern, sekolah juga harus mengeluarkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah siswa yang disetorkan ke masing-masing subrayon. Setoran tersebut dianggap pungutan liar karena tidak terlisensi oleh dispendik.
Salah satunya terjadi di subrayon 10 yang menaungi 9 SMK, baik negeri maupun swasta. Dalam perincian anggaran UNBK subrayon 10, setiap sekolah menyetorkan uang berbeda-beda. Besarannya mulai Rp 2 juta sampai Rp 74 juta. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah peserta UNBK di masing-masing sekolah. Semakin banyak siswa, semakin besar pula uang yang harus digelontorkan oleh sekolah.
Perincian anggaran terbagi menjadi tiga golongan. Yakni, persiapan, pelaksanaan sampai hasil, dan pembubaran panitia. Salah satunya, pada pelaksanaan dan hasil, terdapat item biaya pelaporan ke dinas dari subrayon senilai Rp 3,6 juta selama empat hari pelaksanaan UNBK. Secara total, anggaran yang dibutuhkan di subrayon 10 adalah Rp 194 juta. Dengan begitu, anggaran yang ditanggung setiap siswa Rp 122 ribu.
Misalnya, yang diutarakan Kepala SMK Dr Soetomo Juliantono Hadi. Juliantono mengaku mendapat tarikan dari Subrayon 10 untuk anggaran UNBK. ”Per siswa membayar Rp 122.000. Total anggaran mencapai Rp 60 juta,” jelasnya. Kebutuhan tersebut, menurut dia, jelas membebani pihak sekolah.
Juliantono mengaku, tarikan untuk pelaksanaan ujian nasional itu sudah berlangsung cukup lama. Namun, dia mengaku keberatan karena nominal tersebut dianggap terlampau besar. Tahun lalu SMK Dr Soetomo hanya dikenai biaya Rp 84.000 per siswa. ”Tapi, kenapa saat ini malah lebih mahal, padahal kami menyelenggarakan UNBK tidak lagi menggunakan kertas,” imbuhnya.
”Hingga kini kami belum menyetorkan uang tersebut karena memang belum ada uangnya,” jelas Juliantono. Hal tersebut terjadi lantaran sekolahnya juga tidak menerima bopda dan BOS karena masalah konflik yayasan. ”Jika sebelumnya kami membayar dengan biaya bantuan pemerintah, kini kami tak bisa,” ungkapnya.
Senada dengan itu, sebuah SMK swasta di wilayah utara juga menyatakan adanya tarikan biaya UNBK untuk subrayon. ”Masingmasing siswa harus menyetor Rp 90 ribu,” jelasnya. Setoran itu, menurut kepala sekolah, merupakan perincian anggaran selama satu tahun pelajaran. ”Biasanya, nanti kami dijelaskan pendanaannya melalui LPj yang dipaparkan,” jelasnya.
Kepala sekolah tersebut menyampaikan, meski per siswa mendapat tanggungan sejumlah itu, pihak sekolah mengaku tidak menarik biaya secara langsung. ”Biasanya, kami ambil dari biaya lain-lain sekolah yang tersisa,” jawabnya.
Selain di subrayon 10, pungutan terjadi di subrayon 9. Kepala SMK Al Amin Muhammad Shodiq menerangkan, pihak sekolah mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan UNBK yang disetorkan ke subrayon. Pembayaran itu, lanjut dia, dilakukan setiap tahun. Biaya hanya digunakan untuk pelaksanaan ujian kompetensi keahlian (UKK) siswa. ”Hanya, saya lupa rinciannya. Kurang lebih besarannya sama dengan sekolah lain. Rinciannya di bendahara,” ungkapnya.
Sementara itu, salah seorang siswa SMK Dian –nama samaran– mengaku pihak sekolah menarik biaya Rp 1,5 juta per siswa kelas XII. ”Katanya, tahun lalu juga ada tarikan segitu,” ujar Dian. Namun, dia tidak terlalu mengerti pungutan tersebut digunakan untuk apa saja. ”Pokoknya, sebelum ujian ini, masing-masing siswa harus membayar Rp 1,5 juta. Katanya buat biaya ujian. Mulai ujian praktik sampai ujian sekolah,” terangnya. Dia melanjutkan, siswa dapat mengangsurnya sebelum lulus. ”Saya baru melunasi 40 persen. Mudah-mudahan dapat lunas secepatnya,” ungkapnya.
Informasi di lapangan, bukan hanya SMK swasta yang dipungut biaya UNBK. Melainkan juga SMA swasta. Beberapa sekolah yang dikonfirmasi Jawa Pos tidak berani mengatakan ada pungutan. Mereka mengelak diwawancarai.
Sementara itu, Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan mengelak adanya pungutan kepada sekolah-sekolah selama proses UNBK. ”Tidak ada dan tidak benar. Semuanya dilaksanakan secara gratis,” ungkapnya. Apabila memang ditemukan, Ikhsan menegaskan siap menelusuri subrayon yang melakukan pungutan dalam penyelenggaraan UNBK tersebut. Soal Listening Tak Terdengar
Siswa SMK mengikuti ujian nasional berbasis komputer (UNBK) mata pelajaran (mapel) bahasa Inggris pada Rabu (6/4). Berbeda dengan tahun sebelumnya, soal listening didengarkan setiap siswa dengan menggunakan headset. Hanya, tidak semua sekolah mampu menyediakan headset. Sebagian besar siswa justru harus bawa sendiri.
Salah satunya di SMKN 6. Proctor SMKN 6 Freddy Siagian menyatakan, terdapat 253 komputer yang digunakan dalam penyelenggaraan UNBK. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah siswa kelas XII, yakni 656 siswa. Setiap komputer maupun laptop sudah dilengkapi headset. ’’Sebanyak 80 headset memang milik siswa sendiri. Sisanya ditanggung sekolah,’’ katanya.
Namun, lanjut Freddy, pihak sekolah tidak asal memakai headset siswa. ’’Kami sudah uji coba saat simulasi dan geladi bersih kemarin,’’ tuturnya. Freddy menjelaskan, kadang headset siswa tidak cocok dengan komputer sekolah. ’’Jadi, tidak dapat dipakai kalau memang tidak cocok. Kami sudah siapkan dulu sebelumnya. Tapi, itu bukan paksaan,’’ ujarnya.
Freddy menambahkan, penyelenggaraan UNBK mapel bahasa Inggris berlangsung cukup lancar. ’’Hanya ada satu dua siswa yang mengalami gangguan saat mulai soal listening,’’ ungkapnya. Gangguan tersebut disebabkan volume suara komputer. Akibatnya, suara saat siswa menekan tombol mulai pada soal listening tidak dapat terdengar. ’’ Sambil mencari penyebabnya, saya memang imbau siswa agar pindah komputer,’’ jelasnya. Tujuannya, menjaga mental siswa agar tidak tegang dan bisa mengerjakan soal UNBK dengan baik.
Siswa memiliki pilihan soal mana yang lebih dulu dikerjakan, soal listening atau soal reading. Meski begitu, Freddy menyatakan, pihaknya mengimbau siswa untuk mengerjakan soal listening lebih dulu. ’’Jadi dapat bersamaan. Takutnya terjadi kendala atau apa,’’ paparnya. Sebanyak 15 butir soal listening harus dikerjakan dalam sekali waktu. Setelah itu, siswa baru bisa berpindah ke soal reading.
Setelah selesai mengerjakan soal, Freddy berharap siswa mengoreksi jawaban sebelum menekan tombol logout. ’’Jangan buru-buru keluar ruang ujian,’’ ucapnya.( bri/elo/ puj/ara/c6/c15/end)