Kritik Tajam untuk Dewan Bolos
Tak Etis Makan Gaji Buta
Sidoarjo Zero Waste itu gampang banget. Syaratnya, bentuk tim beranggota 3–5 orang (usia 13– 25 tahun). Lalu, bikin aksi peduli sampah. Foto aksi kreatif peduli sampah ini bisa dikirim lewat e- mail banggasidoarjo@ gmail. com. Foto terunik akan dimuat di setiap hari. Informasi dan pendaftaran Sidoarjo Zero Waste bisa dilakukan di Jl Jenggolo 2E, Sidoarjo. Tiga tim terbaik bakal terbang ke Singapura!
SIDOARJO – Perilaku mbolosan sebagian anggota DPRD Sidoarjo mengundang keprihatinan sejumlah kalangan. Mereka menilai legislator seharusnya tidak patut menerima gaji utuh kalau terbukti jarang masuk. Sesuai sumpah dan janji sebagai wakil rakyat, semestinya semua wakil rakyat disiplin mengemban amanat.
” Ya, tidak seharusnya mereka absen, tetapi mau menerima gaji utuh. Sebab, uang untuk menggaji mereka itu dari pungutan pajak rakyat,” kritik Fatihul Faizun, koordinator Pusat Advokasi Kebijakan (Pusaka) Sidoarjo.
Kritik itu bermula dari kondisi suasana di gedung DPRD Sidoarjo. Sejauh ini gaji dan tunjangan untuk anggota dewan tersebut selalu diberikan utuh sekalipun mereka tidak pernah masuk dan mengikuti kegiatan dewan. Padahal, faktanya cukup banyak anggota dewan yang nyaris tidak pernah mengantor atau mengikuti kegiatan kedewanan.
Penghasilan mereka berkisar Rp 22 juta per bulan ( belum dipotong pajak). Duit itu baru bersumber dari tiga pos saja. Yakni, gaji Rp 4,76 juta, tunjangan komunikasi intensif Rp 6,3 juta, dan tunjangan perumahan Rp 11 juta. Pendapatan tersebut bisa jadi lebih gendut jika anggota dewan menduduki jabatan di alat kelengkapan dewan. Selain itu, ada penghasilan dari perjalanan dinas atau kunjungan kerja.
Berdasar pantauan dari empat komisi di dewan, komisi A, C, dan D yang ruangannya relatif sering ada orang serta agenda kegiatan. Namun, situasi sebaliknya terjadi di komisi B. Selama ini ruangannya lebih sering kosong melompong. Kegiatannya pun paling minim dibanding tiga komisi lain. Bahkan, dalam sebulan terakhir, komisi B nihil kegiatan.
Komisi A, C, dan D beberapa kali menggelar rapat atau dengan instansi pemkab atau lembaga lain. Selama satu bulan terakhir juga beberapa kali mereka melakukan inspeksi lapangan
Meski demikian, semua anggota di tiga komisi itu tak lantas rajin semua. Ada juga beberapa anggota yang sering absen.
Data dari website DPRD Sidoarjo menunjukkan, tiga pimpinan komisi B adalah Kayan (ketua/Fraksi Gerindra), Isa Hasanudin (wakil ketua/Fraksi PKB), dan Sudjalil (sekretaris/ Fraksi PDIP). Komisi B membidangi ekonomi dan keuangan. Antara lain meliputi perdagangan, perindustrian, UKM, BUMD, perbankan, koperasi, dan pengadaan logistik.
Menurut Paijo, panggilan Fatihul Faizun, seharusnya sistem di sekretariat DPRD bisa diper- ketat lagi untuk mengukur kinerja dewan. Salah satu caranya ialah menerapkan presensi. Selama ini praktis di DPRD Sidoarjo tidak pernah diterapkan presensi. Akibatnya, antara anggota dewan yang rajin dan mbolosan tidak terpantau. Ujungujungnya, yang rajin maupun yang tidak mendapatkan bayaran yang sama setiap bulan.
Nah, kondisi tersebut dipandang sebagai bentuk pemberian ruang dan peluang bagi anggota dewan untuk menyalahgunakan wewenang alias makan gaji buta. ”Tunjangan semestinya diukur dari intensitas mereka bekerja dan dibuktikan dengan administrasi yang konkret,” tuturnya.
Sebelumnya Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengaku tidak bisa berbuat banyak atas kondisi tersebut. Legislator asal PKB itu berdalih, tidak ada aturan di dalam tata tertib (tatib) dewan yang mengatur kehadiran anggota. Karena itu, pihaknya tidak menerapkan presensi.
”Kerja dewan itu sebenarnya 24 jam dan tidak ada keharusan ke kantor. Tetapi, datang ke kantor itu tetap perlu dan penting. Sebab, pasti ada yang harus dikerjakan di kantor,” terang Wawan, sapaan Sullamul Hadi Nurmawan.
Kendati demikian, Wawan menyatakan tidak bisa memaksa setiap anggota untuk rajin ke kantor. Selain itu, dia tidak bisa memaksakan penerapan presensi karena tidak diatur dalam tatib. Presensi hanya dijalankan saat rapat paripurna.
Itu pun, berdasar pantauan Jawa Pos, setiap rapat paripurna tidak pernah penuh. Rata-rata di setiap rapat paripurna yang datang 35 sampai 40 orang saja. Padahal, anggota dewan berjumlah 50 orang.
Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Hamzah Purwandoyo menyatakan, dirinya bisa memahami kritik yang diarahkan ke komisinya. Anggota dewan asal PKB itu pun tidak hendak membantah sorotan tersebut. Sebab, jika dibandingkan dengan komisi lain, kegiatan komisi B memang tidak banyak. Ruangannya juga paling sepi daripada komisi lain.
”Mau bagaimana lagi. Kondisi memang seperti ini. Tapi, yang jelas beberapa di antara kami sebenarnya intens berkomunikasi dan masuk kantor,’’ kata legislator yang akrab disapa Ipung tersebut.
Dia menambahkan, antara satu anggota dan anggota lain juga memiliki kesibukan masingmasing. ”Jadi, di antara kami kan tidak bisa saling memaksa- kan. Yang jelas, kami berterima kasih dengan masukan ini. Kami akan menjadikannya sebagai bahan introspeksi,” imbuhnya. (fim/c9/c7/hud)