JK Akui Target TA Terlalu Tinggi
Pengusaha Kakap Mulai Lapor
JAKARTA – Memasuki awal September, realisasi setoran dari program pengampunan pajak ( tax amnesty/TA) masih belum menggembirakan. Pemerintah pun mengakui bahwa target Rp 165 triliun yang dipatok memang terlalu tinggi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, target Rp 165 triliun itu ternyata berasal dari data-data yang masih belum sepenuhnya klir. Misalnya jumlah harta warga Indonesia yang disimpan di luar negeri. Imbasnya, target yang dipatok itu pun sulit untuk terealisasi
Zudan mengungkapkan, tenggat waktu 30 September dikeluarkan hanya untuk menarik minat masyarakat merekam e-KTP. Tanpa cara tersebut, pihaknya kesulitan ”memaksa” publik. ”Biar terbiasa. Masyarakat perlu keluar dari zona nyaman. Ini terapi kejut,” ujarnya.
Zudan memastikan isu terkait adanya sanksi bagi warga yang tidak melakukan perekaman hingga batas akhir itu tidak benar. Sampai kapan pun negara akan tetap memberikan pelayanan pencatatan kependudukan. Terlebih, mobilitas data kependudukan cukup tinggi sehingga terus memerlukan pembaruan.
Kemendagri meminta masyarakat yang belum melakukan perekaman segera menyelesaikannya. Sebab, saat ini beberapa layanan fasilitas publik seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), perbankan, atau kepolisian sudah mewajibkan penggunaan e-KTP. ”Kalau gak rekam, ya masyarakat yang rugi sendiri,” tutur Zudan.
Meningkatnya antusiasme masyarakat berdampak pada ketersediaan blangko. Yang tersedia sekarang tinggal 2,1 juta blangko. Solusinya, Kemendagri tengah menyiapkan lelang pengadaan blangko e-KTP sebanyak 12 juta. ”Dengan catatan, tidak ada pemotongan anggaran yang signifikan,” katanya. Kalaupun ada pemotongan, pihaknya tetap akan melakukan pengadaan. Hanya, jumlahnya akan menyesuaikan ketersediaan anggaran. Dari total 182 juta warga yang wajib e-KTP, masih ada 20,5 juta orang yang belum melakukan perekaman. Padahal, tidak hanya untuk pendataan, e-KTP juga dibutuhkan untuk menjamin hak setiap warga negara. Pemerintah menargetkan semua penduduk wajib e-KTP sudah menyelesaikan perekaman pada petengahan 2017.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pemotongan anggaran sedikit memengaruhi pengadaan blangko e-KTP. Meski begitu, pihaknya menjamin dampaknya akan dibuat se minimalminimal nya. Hal itu dilakukan dengan menjadikan proyek e-KTP sebagai program prioritas. ”Pengaruhnya kecil lah,” kata politikus PDIP tersebut.