Cari Dana Talangan Rp 30 M ke Freeport
Jurus Pemkab Mimika ketika Dana Dipangkas
TIMIKA – Ini cara cepat Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menutupi defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2016. Salah satu yang masuk daftar adalah melakukan pendekatan kepada PT Freeport Indonesia untuk mengajukan pinjaman. ”Apakah kitong bisa pinjam pakai,” kata Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah Simon Mote.
Langkah utama lainnya adalah mengurangi kegiatan atau program yang belum berjalan. Apalagi, sampai saat ini, masih banyak kegiatan yang belum berjalan dan serapan anggarannya masih 0 persen.
Pemda juga berencana mengajukan pinjaman dari bank. ” Tiga langkah itu akan kami lakukan untuk menutupi de- fisit Rp 30 miliar,” papar Simon yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Defisit APBD Mimika terjadi lantaran pemerintah pusat menunda sebagian penyaluran dana alokasi umum (DAU) yang mencapai Rp 100 miliar dan disusul pemotongan jatah royalti satu semester.
Jadi, untuk saat ini, lanjut Simon, tidak ada penambahan lagi dalam APBD Perubahan. Kecuali, ada peluang untuk mendapatkan pinjaman.
Penambahan belanja bisa dilakukan saat pinjaman dari PT Freeport Indonesia lebih dari Rp 30 miliar. Misalnya, Freeport meminjami Rp 100 miliar. Itu berarti, masih ada sisa Rp 70 miliar yang bisa digunakan untuk menambah belanja kegiatan. ”Namun, kalau dia kasih pas menutup defisit, kegiatan tambahan ini kami tiadakan,” ujarnya.
Sebelum diterbitkan peraturan menteri keuangan yang baru, bappeda sudah mengakumulasi usulan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk dituangkan dalam belanja APBD Perubahan. Total penambahan mencapai Rp 200 miliar. Namun, Menkeu Sri Mulyani memangkas anggaran besarbesaran yang berimbas kepada daerah, termasuk Mimika. ”Rencana penambahan lebih dari Rp 200 miliar kemarin itu otomatis gugur karena kami defisit,” katanya.
Jika negosiasi ke Freeport maupun bank gagal, beberapa kegiatan yang sudah masuk dalam APBD otomatis ditunda. Salah satunya adalah studi banding dinas pendidikan ke luar negeri. Sebab, biaya pembuatan paspor hingga visa menggunakan anggaran daerah.
Menurut Simon, kegiatan yang sudah kontrak dan berjalan tidak mungkin diganggu lagi, apalagi dibatalkan. ”Sebab, proses administrasi sudah ditetapkan pemenang. Ini tidak mungkin kami kurangi,” ujarnya. (sun/c5/ami)