Sampai 2019, Butuh Rp 4.796 T

JAKARTA – Pembangunan infrastruktur akan terus digenjot. Pemerintah membutuhkan dana Rp 4.796,2 triliun untuk menyelesaikan proyekproyek infrastruktur sampai 2019.

Kebutuhan pendanaan tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer daerah yang mencapai Rp 1.978,9 triliun, BUMN sebesar Rp 1.066,2 triliun, dan partisipasi swasta Rp 1.751,5 triliun

”Ini tantangan kami untuk meningkatkan peran swasta,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro kemarin.

Pendanaan infrastruktur melalui skema public private partnership sangat penting. Sebab, anggaran infrastruktur dari APBN dan APBD tidak mampu membiayai keseluruhan proyek infrastruktur.

Berdasar data Bappenas, alokasi anggaran infrastruktur di APBNP 2015 sebesar Rp 290,3 triliun. Kemudian meningkat menjadi Rp 313,5 triliun pada 2016. Nah, untuk APBN 2017, nilainya direncanakan Rp 346,6 triliun. ”Hingga 2019, total anggaran infrastruktur diperkirakan Rp 1.500 triliun. Angka tersebut masih berada di bawah perkiraan kebutuhan dana dari APBN dan APBD sebesar Rp 1.978,6 triliun,” kata Bambang.

Dengan total kebutuhan investasi mencapai Rp 4.796,2 triliun, pemerintah masih kekurangan dana infrastruktur Rp 3.296,2 triliun. Karena itu, dibutuhkan keterlibatan pihak swasta.

Capaian kerja sama pemerintah dengan swasta dalam dua tahun ini adalah Rp 63,86 triliun. Itu, antara lain, terealisasi untuk proyek infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang berkapasitas 2 x 1.000 megawatt (mw) dengan nilai Rp 54 triliun. Kemudian, proyek satelit Palapa Ring Paket Barat senilai Rp 1,28 triliun, Palapa Ring Paket Tengah Rp 1,38 triliun, dan Palapa Ring Paket Timur Rp 5,1 triliun. Ada juga proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan senilai Rp 2,1 triliun.

Selain menggandeng pihak swasta, alternatif pembiayaan yang terus didorong pemerintah adalah pembiayaan investasi non-APBN. Yakni, memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan jangka panjang seperti dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.

”Kami juga telah memetakan potensi sumber-sumber pembiayaan yang dapat digali, termasuk pembiayaan ekuitas,” kata Bambang. (ken/c10/ca)