Pola Pengamanan Pilkada 2017 Merata
Tak Ada Daerah yang Diperlakukan Istimewa
JAKARTA – Menjelang penetapan pasangan calon (paslon) yang diumumkan Senin (24/10), situasi politik di 101 daerah peserta pilkada 2017 mulai memanas. Tak ingin kecolongan, KPU menyiapkan pengamanan yang sama di setiap daerah.
’’Kalau kami mengabaikan yang lain, hanya berfokus pada satu daerah, bisa saja berbalik, kan? Tidak perlu daerah tertentu saja, tapi semua daerah,’’ kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di kantor KPU, Jakarta, kemarin (21/10).
Dia mengakui, potensi keributan pada hari penetapan sangat terbuka. Sebab, paslon dan para pendukungnya kerap tidak bisa menerima keputusan penyelenggara jika dinyatakan tidak lolos. ’’Karena itu, kami ingatkan agar (KPU daerah) melakukan antisipasi. Perlu koordinasi dengan pihak keamanan,’’ imbuhnya.
Saat ditanya daerah mana saja yang berpotensi panas, dia belum bisa membeberkan. Namun, dia mengakui, ada beberapa daerah yang menunjukkan rasa ketidakpuasan paslon kepada penyelenggara. Misalnya, Buleleng, Buton, dan beberapa daerah di Aceh.
Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo menyatakan, dari pantauan kesbangpol, stabilitas di 101 daerah terhitung normal. Meski demikian, dia memprediksi situasi bisa berubah, khususnya di daerah yang terdapat calon gagal. ’’Biasanya yang tidak lolos gak terima,’’ ujarnya.
Karena itu, selain berkoordinasi dengan petugas keamanan, pihaknya melakukan upaya-upaya preventif. Salah satunya berdialog dengan paslon maupun para tim sukses. Tujuannya, menghindarkan kekerasan jika ada paslon yang dinyatakan tidak lolos.
’’Kami sarankan melalui jalur hukum. Silakan gugat. Negara kita negara hukum. Jangan anarkis,’’ tegasnya. (far/c5/fat)