Banyak Catatan Positif, Tunggu Reformasi Hukum

JAKARTA – Perjalanan dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai mengalami pasang surut. Ada sejumlah catatan positif yang muncul. Namun, ada juga catatan kritis terkait lambannya proses reformasi di bidang hukum.

Penilaian itu diungkapkan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Jakarta kemarin (21/10). Bambang menjelaskan, salah satu keberhasilan pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla adalah mengonsolidasikan mayoritas kekuatan politik sehingga terwujudnya stabilitas politik di dalam negeri. Stabilitas politik itulah yang menjadi modal dasar bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk bisa merealisasikan sejumlah program strategis. Mulai pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah hingga realisasi kebijakan pengampunan pajak ( tax amnesty) yang fenomenal itu.

”Saya juga mencatat bahwa Presiden Jokowi telah mengejawantahkan politik pembangunan nasional yang berorientasi Indonesiasentris, tidak lagi Jawasentris,” kata Bambang.

Dengan pembangunan yang berorientasi Indonesiasentris, presiden dinilai telah berusaha memperkecil kesenjangan antara Jawa dan sejumlah daerah di luar Jawa. Karena itu, pemerintah sekarang membangun ragam infrastruktur strategis di sejumlah daerah. Mulai jalan bebas hambatan, jalur kereta api, pembangunan ketenagalistrikan, pelabuhan, bandara, hingga waduk atau bendungan.

Namun, masih ada kekurangan pada kinerja JokowiJK dalam dua tahun terakhir. Bambang menilai, ada keterlambatan dua pemimpin itu dalam menyentuh sektor hukum.

Presiden baru mulai memperhatikan sektor hukum tepat pada tahun kedua periode pemerintahannya. Pembenahan di sektor hukum akan dimulai dengan program pemberantasan pungutan liar (pungli).

”Masyarakat masih harus menunggu seberapa jauh keberhasilan Jokowi-JK membenahi sektor hukum. Pungli memang merugikan masyarakat. Tetapi, persoalan di sektor hukum bukan hanya pungli,” ujar Bambang. (bay/c6/fat)