Bupati Jamin Pilih Pejabat Terbaik
SIDOARJO – Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo sudah digedok. Kini para pejabat bisa jadi harap-harap cemas. Sebab, dalam waktu dekat, Bupati Saiful Ilah dipastikan akan mengocok ulang sejumlah kepala dinas, badan, bidang, dan bagian.
’’Ya, akan ada mutasi PNS (pegawai negeri sipil),’’ jelas Bupati Saiful Ilah saat ditemui Jawa Pos di Alun-Alun Sidoarjo kemarin (21/10).
Menurut Saiful, seluruh dinas dan SKPD yang lain akan dievaluasi. Penataan itu dilakukan sebagai kosekuensi perubahan OPD yang baru. Ada sejumlah dinas dan badan yang dulu ada sekarang dilebur. Misalnya, dinas pekerjaan umum (PU) yang semula ada tiga dinas kini hanya menjadi dua.
Pria berusia 67 tahun itu mengatakan, mutasi PNS itu tidak akan dilakukan sembarangan. Namun, tetap mengacu kebutuhan dan kinerja. Misalnya, untuk kebutuhan dinas perpustakaan dan kearsipan. Karena membutuhkan pimpinan, pemkab bisa menggeser pejabat pemkab untuk menempati posisi tersebut.
Selain kebutuhan, lanjut dia, kinerja menjadi catatan
Saiful menyampaikan, selama ini badan kepegawaian daerah (BKD) selalu mengevaluasi kinerja SKPD. Seluruh PNS memiliki rapor.
Nah, nilai itu menjadi pertimbangan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) dalam melakukan mutasi.
Saiful mengatakan, kinerja kepala dinas menjadi acuan utama bagi pemkab untuk menata posisi PNS. Bagi pegawai yang rapornya bagus, dia tidak segan untuk mempertahankan posisi PNS tersebut. Atau, bisa juga ditempatkan di SKPD yang strategis. Sebaliknya, kepala dinas yang tidak bisa bekerja maksimal bisa jadi bakal dipindah. ’’Bisa saja mutasi dari kepala dinas ke badan,’’ terangnya.
Namun, Saiful tidak menyebut dinas mana yang belum berjalan optimal. Menurut dia, penilaian setiap dinas tidak bisa dibuka untuk umum. ’’Hasil evaluasi untuk internal pemkab,’’ terangnya.
Sementara itu, rencana mutasi besar-besaran PNS itu mendapat perhatian dari dewan. Legislatif memandang pemindahan pegawai harus berdasar kemampuan dan kinerja. Bukan atas dasar kedekatan dengan pimpinan. ’’Pemindahan PNS harus memperhitungkan dua poin. Yakni, kinerja dinas yang dipimpinnya selama ini serta kemampuan seseorang,’’ kata anggota Komisi B (Bidang Ekonomi dan Pendapatan) DPRD Sidoarjo Muhammad Agil Effendi.
Politikus Demokrat itu menyatakan, dua poin itu harus dipenuhi sebagai pertimbangan mutasi. Tujuannya, seluruh dinas berjalan dengan optimal. ’’Bukan hanya kedekatan dengan pimpinan,’’ tegasnya.
Di mata Agil, ada sejumlah dinas yang belum berjalan dengan maksimal. Misalnya, dinas pasar. Dia mengatakan, kondisi fisik pasar di Sidoarjo sangat buruk. Ketika hujan, lantai pasar becek sehingga terlihat kumuh. Itu tidak sepadan dengan pendapatan setiap tahun yang mencapai Rp 13 miliar. ’’Seharusnya retribusi dikembalikan dalam bentuk layanan yang prima,’’ terangnya.
Selain dinas pasar, menurut Agil, dinas perhubungan mendapat catatan merah. Terutama dalam hal pelayanan parkir berlangganan. Setiap tahun warga sudah membayar retribusi parkir ke dishub. Sayang, hingga kini juru parkir (jukir) masih menarik uang parkir. ’’Warga rugi sudah bayar. Ini kan namanya pungli,” paparnya.
Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan, adanya OPD baru itu akan menjadi tantangan pemkab. Tim baperjakat harus bisa menempatkan PNS sesuai dengan bidangnya. Politikus PKB itu berharap, pemkab mencari kepala dinas yang terbaik. Ukurannya ada tiga. Yakni, kepangkatan sudah mencukupi, kinerjanya tidak mengecewakan, dan yang tidak kalah penting adalah berperilaku baik. ’’Tiga poin itu menjadi usul kami,’’ paparnya.
Dia mengungkapkan, dewan memang tidak bisa memaksa eksekutif untuk memilih PNS. Sebab, pemilihan pejabat pemkab tetap menjadi kewenangan eksekutif. ’’Saya hanya berkomunikasi secara internal,’’ terangnya. (aph/c4/hud)