Pembebasan Lahan Hambat Pembangunan

JAKARTA – Janji Presiden Jokowi untuk membangun di daerah pinggiran atau perbatasan belum sepenuhnya berjalan mulus. Di beberapa lokasi, upaya pembangunan terhambat dan belum bisa diselesaikan karena adanya persoalan teknis.

’’Banyak lahan atau rumah yang dihuni dan dimiliki, kemudian pembebasan lahannya menjadi sulit,’’ kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta kemarin (2/11). Pemerintah, lanjut dia, tentu tidak bisa membangun di lahan yang menjadi sengketa.

Sebagai solusi, pihaknya terus melakukan upaya terpadu dan komunikasi yang intensif. Baik pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun antar kementerian/ lembaga. Saat disinggung dugaan pemda yang tidak mendukung, Tjahjo langsung membantah. ’’Daerah mendukung semuanya. Uangnya juga ada,’’ imbuhnya.

Meski terdapat sejumlah persoalan, Tjahjo optimistis pembangunan masih bisa dilakukan sesuai dengan target. Bahkan, dia mengklaim pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, atau bandara sudah hampir 90 persen. Pembangunan infrastruktur penunjang, misalnya pasar, puskesmas, dan layanan publik yang lain, juga masih berjalan.

Untuk mempercepat penyelesaian, nanti semua aspek penunjang infrastruktur tersebut diserahkan kepada kementerian terkait masing-masing. Misalnya, rumah sakit diserahkan kepada Kementerian Kesehatan, listrik ke Kementerian ESDM, serta jaringan telekomunikasi ke Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Nanti semua proyek dan tugas koordinasi antar kementerian dilakukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). ’’Perlu waktu, nanti pertengahan tahun depan selesai,” tuturnya. (dyn/c4/fat)