Permainan Harga Marak

JAKARTA – Kasus beras bersubsidi oplosan yang melibatkan pejabat Bulog bisa saja kembali terjadi. Sebab, perbedaan harga beras impor dengan beras lokal cukup jauh. Karena itu, Bareskrim menyusuri rantai distribusi semua bahan pangan.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Agung Setya menyatakan, penegakan hukum saat ini bukan hanya soal memenjarakan, namun bagaimana hukum memberikan manfaat. ’’Karena itu, dalam konteks pangan, terutama beras, kami akan membantu menguatkan ketahanan pangan,’’ paparnya kemarin.

Karena itu, masalah-masalah dalam rantai distribusi pangan di Indonesia harus ditelusuri. Apakah ada hambatan seperti adanya preman yang mencegat atau masalah lain. ’’Atau malah penyelewengan beras subsidi,’’ terangnya.

Persoalan dalam kasus beras bersubsidi oplosan itu adalah adanya orang yang ingin mengambil keuntungan dari perbedaan antara harga beras lokal dan impor. Beras bersubsidi seharga Rp 6 ribu hingga Rp 7 ribu dioplos dengan beras lokal seharga Rp 11 ribu. ’’Kalau kami tidak berupaya mengungkap semua ini, harga beras bisa jadi terpengaruh,’’ ungkapnya.

Sekretaris Bulog Joni Nur Ashari menyatakan, kunci utama ketahanan pangan, terutama beras, adalah pasokan yang cukup dan stabilitas harga. Jika keduanya bisa dicapai, tentu ketahanan pangan akan sangat baik dan tidak muncul masalah. ’’Dua itu kuncinya,’’ ujarnya. (idr/c5/oki)