Proyeksi Defisit APBD 2017 Rp 3 T
GRESIK – Agenda efisiensi besarbesaran APBD 2017 sepertinya hanya isapan jempol. Buktinya, dana kegiatan yang selama ini disebut sarat pemborosan masih tinggi. Selain itu, anggaran untuk membiayai para pejabat/pegawai masih lebih dari 50 persen. Dampaknya, estimasi defisit anggaran tahun depan tembus 6 persen. Padahal, idealnya, defisit APBD maksimal hanya 3 persen.
Fakta itu terlihat dari draf rancangan APBD (RAPBD) 2017 yang memasuki pembahasan awal. Jumlah pendapatan Gresik tahun depan diproyeksikan mencapai Rp 3,05 triliun. Namun, angka tersebut jauh dari rencana pengeluaran daerah Rp 3,246 triliun. Artinya, terjadi defisit anggaran Rp 196,23 miliar atau 6 persen.
Mengapa defisit tinggi? Saat pendapatan tidak naik signifikan, jumlah pengeluaran justru melesat jauh. Terutama yang bersentuhan dengan kegiatan para pejabat/pegawai. Salah satunya adalah jatah kunjungan kerja (kunker)/perjalanan dinas.
Tahun depan eksekutif mengalokasikan dana Rp 68,6 miliar. Mayoritas dana itu digunakan untuk kebutuhan kunker para pejabat/ pegawai pemkab. ’’Proyeksinya sekitar 60 persen. Sisanya dialokasikan untuk legislator,’’ ungkap salah seorang sumber di DPRD Gresik.
Total dana kunker tersebut naik jika dibandingkan dengan tahun ini yang hanya Rp 63 miliar. Kenaikan itu rawan memicu kontroversi. Jatah dana kunker tahun ini saja sudah ’’disemprit’’ Pemprov Jatim. Oktober lalu pemprov mengevaluasi APBD 2016. Salah satu rekomendasinya adalah pengurangan dana kunker yang dianggap terlalu tinggi. Justru, tahun depan, dana kunker semakin tinggi.
”Memang, jika dicermati, kondisinya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Semangat efisiensi belum terlihat,” kata Mujid Riduan, anggota badan anggaran (banggar).
Dana belanja pegawai di lingkungan pemkab juga meningkat. Jika tahun ini mencapai Rp 889 miliar, tahun depan diproyeksikan naik Rp 995 miliar. Mayoritas dana digunakan untuk membayar gaji/tunjangan. Itu belum termasuk honor Rp 54 miliar. Selain itu, cukup banyak anggaran yang sarat pemborosan. Mulai makan-minum, pembelian fasilitas kantor, hingga kegiatan-kegiatan seremonial.
Anggota banggar lainnya, M. Syafi’AM, menyoroti tingginya jatah belanja pegawai. Menurut dia, hal tersebut tidak terlepas dari penambahan jumlah dinas. ”Namun, ini masih draf awal. Jadi, masih berpotensi berubah,” ucapnya. (ris/c18/ai)