Gandeng TNI-Polri Awasi Jukir
SIDOARJO – Pemkab berupaya mengurai sorotan pungutan liar (pungli) dalam layanan parkir berlangganan. Upaya mereka antara lain membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi juru parkir (jukir) yang mokong. Saat ini tim bentukan dinas perhubungan (dishub) itu sudah berjalan.
”Jumlah anggota tim sembilan orang. Ada yang dari dishub, TNI, Polri, dan satpol PP. Tim sudah turun ke jalan untuk mengawasi jukir,” kata Kepala Dishub Sidoarjo Joko Santosa kemarin (3/11).
Joko menjelaskan, bantuan instansi lain sangat dibutuhkan. Sebab, jumlah personel dishub terbatas. Padahal, jumlah titik parkir mencapai 227. ”Kami melibatkan TNI dan Polri karena tarikan uang parkir merupakan pelanggaran hukum. Masuk kategori pungli. Nah, yang berwenang menindak adalah Polri dan TNI,” terangnya.
Tim khusus itu tidak sekadar memantau jukir nakal. Dishub juga memberikan kewenangan untuk melakukan penindakan. Misalnya, ketika menemukan jukir yang sengaja menarik uang parkir, anggota bisa langsung melakukan penindakan. Bentuknya peringatan. Jika sampai pelanggaran yang ketiga, petugas tidak segan-segan memutus kontrak jukir tersebut. ”Kalau tidak bisa berubah, ya kami pecat,” ucapnya.
Titik parkir yang menjadi pantauan antara lain ada di Jalan Gajah Mada dan Pasar Larangan. Dua kawasan itu kerap menjadi ladang pungli yang dilakukan para jukir. Menurut Joko, petugas sering mendapatkan laporan praktik pungli tersebut.
Mantan kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Sidoarjo itu menambahkan, beberapa hari lalu dishub telah melakukan penertiban. Tiga jukir bisa ditangkap tangan saat beraksi menarik uang parkir. Lokasinya adalah Jalan Gajah Mada, Alun-Alun Sidoarjo, serta GOR Delta. ”Kami beri peringatan terakhir. Jika tetap nekat menarik uang, akan kami tangkap,” tegasnya.
Seperti diberitakan, layanan parkir berlangganan sejatinya telah berjalan sejak 2012. Sayang, sejauh ini layanan tersebut masih mendapat sorotan. Di titik-titik parkir berlangganan, jukir masih kerap memungut uang pemilik kendaraan. Selain itu, masih banyak jukir yang tidak menggunakan seragam parkir berlangganan.
Joko menegaskan, perbaikan layanan parkir berlangganan dilakukan bertahap. Sampai akhir tahun nanti, dishub terus meningkatkan pelayanan dan evaluasi. Rencananya, pihaknya juga memasang closed circuit television (CCTV) di seluruh titik parkir berlangganan. Dengan demikian, perilaku jukir bisa terpantau. ”Tahun depan seluruh lahan parkir kami pasangi CCTV,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Joko, pihaknya berencana menambah gaji jukir. Saat ini jukir hanya menerima gaji Rp 750 ribu per bulan. Joko menjelaskan, kenaikan gaji baru diberlakukan setelah dishub mengevaluasi kinerja seluruh jukir. Yang nakal akan dipecat. Sedangkan jukir yang tidak menarik uang parkir akan dipertahankan. ” Yang tidak narik uang parkir, gajinya kami tambah,” ucapnya.
Kebijakan parkir berlangganan selama ini menguntungkan pemkab. Pendapatan dari parkir mencapai Rp 28 miliar. Selain itu, parkir berlangganan mengurangi kebocoran pendapatan dari sektor parkir. ”Dulu, sebelum ada parkir berlangganan, pendapatan parkir hanya Rp 1 miliar,” jelasnya. (aph/c9/hud)