Sekolah Mundur Ikut UNBK
Kurang Komputer, Dilarang Terima Sumbangan
SIDOARJO – Banyak sekolah di Kota Delta yang menolak menjadi peserta ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Selain keterbatasan sarana dan prasarana (sarpras), masalah teknis pelaksanaan UNBK menjadi alasan kuat.
SMPN 2 Sidoarjo, misalnya. Sekolah tersebut telah menjadi salah satu pilot project penyelenggara UNBK tahun pelajaran 2016–2017. Namun, sekolah yang berada di Jalan Ponti itu mengundurkan diri menjadi peserta UNBK tahun depan.
Kepala SMPN 2 Sidoarjo Zainul Afani menyatakan, pihaknya berani melaksanakan UNBK karena saat itu tidak ada larangan menerima sumbangan dari orang tua wali. Kebutuhan komputer untuk pelaksanaan UNBK dibantu orang tua wali. ’’Kami hanya punya 38 komputer. Kebutuhan komputer untuk pelaksanaan UNBK 140 unit. Kekurangan komputer tersebut ditanggung bersama orang tua wali,’’ katanya.
Afani menuturkan, setiap sekolah tidak boleh menerima sumbangan lagi dari orang tua wali. Sebab, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Sidoarjo telah mencanangkan pendidikan gratis pada 2017. ’’Jujur saja, karena larangan menerima sumbangan, kami tidak berani ikut UNBK,’’ ujarnya.
Namun, Dinas Pendidikan (Dispendik) Sidoarjo menolak pengunduran diri SMPN 2 Sidoarjo sebagai penyelenggara UNBK. Afani menyatakan, pihaknya baru menerima surat balasan dari dispendik Selasa (1/11). Dispendik meminta SMPN 2 Sidoarjo tetap melanjutkan UNBK pada 2017. ’’Kami diminta untuk berkomunikasi dengan dispendik jika ada hambatan,’’ jelasnya.
Menurut dia, selain sarpras, ada penolakan dari siswa kelas IX. Sebelum pendaftaran penyelenggara UNBK dibuka, sekolah membuat angket kepada seluruh siswa kelas IX. Dari hasil angket tersebut, 100 persen siswa memilih ujian nasional berbasis kertas atau manual. Alasannya lebih mengenai teknis dalam pelaksanaan UNBK. Contohnya, kekhawatiran listrik padam, width tidak mencukupi, dan komputer hank.
Berbeda dengan SMPN 2 Sidoarjo, SMPN 1 Sidoarjo justru sudah siap melanjutkan UNBK tahun depan. Sarpras pun sudah terpenuhi. Saat ini sekolah tersebut memiliki 130 komputer. ’’Setiap ulangan harian juga sudah dibiasakan berbasis online,’’ ucap dia.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Tirto Adi mengatakan, pihaknya terus mendorong sekolah negeri agar bisa melaksanakan UNBK. Sebab, dispendik telah memiliki anggaran Rp 3 miliar untuk pelaksanaan UNBK. Anggaran tersebut diprioritaskan bagi SMP sekolah penyelenggara pendidikan sistem kredit semester (SPP-SKS). ’’Sampai saat ini, pendaftar SMP SPP-SKS masih dua lembaga saja. Kami akan membuat pertemuan lagi,’’ tuturnya. ( ayu/c19/dio)