Dana Pengendalian Banjir Minus
JAKARTA – Banjir masih menjadi bencana paling mematikan di Indonesia. Namun, anggaran untuk mengatasi bencana hidrologi itu masih minim. Dengan kondisi 118 daerah aliran sungai yang dinyatakan kritis, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) sebagai penyandang tugas hanya bisa memperbaiki sebagian kecil.
Direktur Jenderal SDA Kemen PUPR Imam Santoso menyatakan, pihaknya telah mengalokasikan Rp 5,5 triliun untuk program penanganan wilayah dari bencana banjir. Antara lain pembuatan infrastruktur pengendali banjir di 148 kilometer (km) bibir sungai. Juga rehabilitasi fasilitas pengendali banjir yang sudah rusak sepanjang 23 km. Serta proyek pengendalian lahar, pengamanan pantai, dan drainase kota.
”Tahun depan anggaran ini bakal bertambah menjadi Rp 6,5 triliun dengan target lebih banyak. Misalnya proyek pengendali banjir yang ditingkatkan menjadi 154 kilometer,” ujanya di Jakarta kemarin (4/11).
Meski begitu, jika dibandingkan dengan panjang total sungai di Indonesia yang 24 ribu km, Imam tak menampik bahwa hal tersebut masih jauh dari cukup. Pembuatan pengendali banjir yang mencapai sekitar 150 km per tahun jelas jauh dari ideal. Program pemerintah untuk menangani bibir sungai prioritas sepanjang 3.600 km pun dinilai masih kurang. ”Kalau bicara kebutuhan, harusnya (anggaran pengendalian banjir, Red) dobel,” tuturnya.
Karena itulah, saat ini Kemen PUPR berfokus menangani infrastruktur pengendalian banjir di tiga wilayah: DKI Jakarta, Bandung, dan Semarang. Alasan pemilihan tiga wilayah tersebut adalah kerentanan mereka terhadap bencana banjir. Baik banjir sungai maupun rob. Padahal, tiga daerah itu termasuk strategis untuk kondisi ekonomi Indonesia.
”Sungai-sungai di wilayah-wilayah tersebut hanya dipersiapkan untuk menampung 100 milimeter curah hujan. Tapi, nyatanya curah hujan yang mengakibatkan banjir di Bandung rupanya mencapai 210 milimeter,” jelasnya.
Sepanjang tahun ini, total korban meninggal akibat banjir mencapai 138 jiwa. Orang yang harus mengungsi menembus puluhan ribu jiwa. Diperlukan keseriusan pemerintah untuk mengantisipasinya. (bil/c9/ang)