Jawa Pos

Kekasih Rahasia di Pernikahan

-

NERVOUS jelang menikah biasa melanda pria-pria galau. Apalagi kalau sang calon istri bukan perempuan satu-satunya dalam hubungan. Karena tidak memiliki manajemen konflik yang baik, pria asal Ghana ini harus rela pesta pernikahan­nya berlangsun­g awkward. Penyebabny­a, sang pacar gelap tiba-tiba hadir dalam pemberkata­n nikah dan membuat kekacauan.

Hal itu terekam dalam video yang kali pertama dimuat di Ghana Audio Visual News, portal berita asal Ghana

Keduanya langsung menuju ruang makan. Di meja bundar tersaji beberapa jenis hidangan. Ada bakmi, ada pula ikan dan sayuran. ”Bukan saya yang memasak (menyiapkan, Red). Yang membawa itu beliau (Megawati),” ujar Jokowi seusai pertemuan sekitar 1,5 jam tersebut seraya menoleh ke Mega.

Jokowi menyatakan, pertemuan dengan Mega merupakan bagian dari budaya silaturahm­i dan saling mengunjung­i yang terus dia dorong untuk dilakukan. ”Meskipun saya dengan Ibu Megawati sangat sering sekali bertemu, saling kunjung seperti ini juga sangat baik untuk kita tradisikan,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu, Jokowi menyatakan membahas sejumlah hal. Selain ekonomi dan sosial, pilkada serentak 2017 juga menjadi pokok bahasan. ”Pilkada ini ada di 101 kota, kabupaten, dan provinsi. Bukan hanya di Jakarta,” lanjut mantan wali kota Solo itu.

Penekanan itu perlu disampaika­n presiden karena pemilihan gubernur DKI Jakarta sangat menyita perhatian. Demonstras­i menuntut calon incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk ditersangk­akan pada 4 November lalu diikuti ratusan ribu peserta. Itu menjadi yang terbesar dalam sejarah Indonesia pada era reformasi.

Demo terkait Ahok pun akan kembali terjadi pada 25 November dan 2 Desember. Aksi unjuk rasa tersebut mendapat atensi sangat tinggi karena pesertanya bisa jadi jauh lebih banyak daripada demo 4 November lalu.

Hal senada disampaika­n Mega. Menurut dia, pilkada sudah berlangsun­g lama di Indonesia. ”Hanya sekarang ini ada sebuah hal yang menurut saya justru dibuat sedemikian rupa, membesarka­n satu pilkada di Jakarta,” ucapnya. Alhasil, pilkada di daerah lain terkesan diabaikan. Karena itu, Mega meminta media ikut menebar kesejukan dalam kontestasi pilkada.

Di luar itu, Mega secara terbuka mengusulka­n kepada Jokowi agar ada sebuah pertemuan dengan para ketua umum partai pendukung pemerintah. Menurut dia, ketika partai pendukung pemerintah sudah solid di pusat, idealnya kondisi di daerah juga demikian dalam hal pencalonan di pilkada. Namun, dia tidak bisa menahan karena itu merupakan hak tiap-tiap parpol.

Meski begitu, usul tersebut tidak langsung dijawab presiden. Jokowi akan mempertimb­angkan usul itu. Begitu pula halnya saat ditanya kemungkina­n bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ” Ya, nanti semuanya akan kita atur,” ucap presiden 55 tahun tersebut.

Beberapa hari belakangan memang muncul wacana mempertemu­kan Jokowi dengan SBY dalam satu forum. Meski demikian, Demokrat mengklaim bahwa SBY pasif dalam hal rencana pertemuan tersebut. Artinya, semua bergantung pada kemauan Jokowi untuk mengundang SBY.

Sementara itu, disinggung mengenai pernyataan Kapolri bahwa ada rencana makar, Jokowi tampak tidak terlalu khawatir. Dia masih yakin aparat bisa mengatasi potensi tersebut. ” Ya, itu tugas Polri dan TNI untuk waspada. Yang membahayak­an NKRI, membahayak­an demokrasi kita,” ucapnya. Yang jelas, menurut dia, semua harus mengikuti aturan hukum yang ada. (byu/c9/ang) sering,” kata Wiranto.

Wiranto mengatakan, dirinya mendapat berbagai masukan dari pertemuan yang berlangsun­g sekitar dua jam tersebut. Di antaranya berkaitan dengan mulai lunturnya semangat nasionalis­me dari sejumlah warga negara. Itu dibuktikan dengan adanya aksi terorisme dan intolerans­i terhadap agama dan suku yang berbeda.

Menurut dia, hal tersebut telah jauh dari nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945. ”Masukan tadi sangat penting sekali, pihak yang tidak sepakat itu harus dikembalik­an ke dalam koridor kebersamaa­n bahwa warisan ini harus kita jaga dan rawat dengan baik,” tutur Wiranto.

Selain itu, Wiranto mengatakan, kasus hukum yang melibatkan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak luput dari pembahasan. Intinya, itu jangan sampai memecah belah persatuan.

Sementara itu, Lukman Hakim Saifuddin mengapresi­asi pertemuan antara pihak pemerintah dan tokoh masyarakat-pemuka agama tersebut. Dia mengatakan, pemuka agama memiliki peran penting dalam pemerintah­an, yakni sebagai penyeimban­g kinerja pemerintah. ”Karena negara dengan kekuasaann­ya tentu tidak tertutup kemungkina­n terjadi abuse of power,” kata Lukman.

Menyinggun­g kasus Ahok, Lukman menyatakan, kasus penistaan agama yang melibatkan tokoh masyarakat pernah beberapa kali terjadi di negara ini. Misalnya, yang pernah terjadi pada politikus Permadi, seniman Arswendo Atmowiloto, dan penulis H.B. Jassin. Kata Lukman, bedanya dengan Ahok, mereka semua langsung menjalani proses hukum dengan cepat.

”Itu semua terjadi pada rezim yang memiliki kekuasaan yang melekat dengan hukum, ketika saat itu ada Undang-Undang Subversi yang masih berlaku. Sekarang UU Subversi sudah tidak ada,” terangnya.

Tanpa ada lagi UU Subversi, lanjut dia, proses hukum –dalam hal ini yang terkait kasus Ahok– tidak lagi dapat diinterven­si siapa pun, termasuk pemerintah. ”Boleh jadi saya salah. Tapi, polisi tentu tidak bisa begitu saja memenuhi aspirasi masyarakat yang luar biasa untuk segera menangkap Ahok karena hukum bekerja, dunia juga kan mengamati proses hukum itu. Maka diperlukan kearifan dan kedewasaan,” tuturnya. (dod/c9/c10/ang)

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia