Krisis Rohingya, RI Minta Klarifikasi Myanmar
JAKARTA – Pemerintah Indonesia merespons cepat terulangnya krisis SARA di Rakhine State, Myanmar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan pemerintah sedang meminta konfirmasi Myanmar mengenai krisis tersebut. Di luar itu, Retno memastikan Indonesia sudah punya peran penting di Rakhine State, tempat tinggal etnis muslim Rohingya.
Retno menjelaskan, pihaknya sudah mendengar berbagai informasi mengenai etnis Rohingya beberapa waktu belakangan. ” Tugas kita pertama adalah meminta klarifikasi atas kebenaran informasi tersebut,” ujarnya di kompleks istana kepresidenan kemarin (21/11). Dirjen Asia-Pasifik-Afrika Kemenlu kemarin menemui duta besar Myanmar di Jakarta, salah satunya, untuk mengklarifikasi hal itu.
Keterlibatan diplomasi Indonesia dalam memperbaiki kondisi di Rakhine State, ujar Retno, sudah sangat jauh. Karena itu, Indonesia juga perlu mengetahui dengan jelas apa yang terjadi di kawasan tersebut. ”Sekali lagi, kita menyampaikan pentingnya pemerintah Myanmar menyampaikan informasi mengenai situasi di Rakhine State,” lanjutnya.
Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Myanmar sejak sebelum pemerintahan baru. Indonesia melakukan capacity building untuk isu yang terkait dengan good governance, demokrasi, hak asasi manusia, hingga desentralisasi. Termasuk yang berkaitan dengan keamanan dan kesejahteraan di Rakhine State.
”Kita pernah menghadapi situasi yang juga mirrorless, sama dengan Myanmar. Tapi, kita bisa bertransformasi menjadi sebuah negara yang demokratis,” tutur diplomat 54 tahun itu. Pengalaman tersebut kemudian dibagikan kepada Myanmar dalam rangka mengelola konflik.
Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan antara lain pembangunan empat sekolah Indonesia di Rakhine State. Kemudian, Indonesia juga turut andil dalam menyediakan fasilitas kesehatan di kawasan itu. Menurut Retno, dua hal tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Di forum internasional, Indonesia terlibat aktif dalam organisasi OIC Contact Group on Rohingya. Kemudian, Indonesia juga aktif menjadi bagian dari Partnership for Myanmar yang dikelola PBB. Kerja sama tersebut melibatkan pemerintah Myanmar.
Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan keprihatinan terhadap konflik di Myanmar tersebut. Dia meminta umat Islam Indonesia ikut menaruh perhatian terhadap nasib etnis Rohingya. Antara lain, Lukman menyerukan supaya umat Islam di tanah air melakukan doa qunut nazilah. ”Tujuannya demi keselamatan saudara sesama umat Islam di Rakhine State,” katanya. Selain itu, Lukman berharap dilakukan salat Gaib untuk para korban meninggal. (byu/wan/dod/c9/oki)