Ramai-Ramai Menentang Gedung Terpadu
SIDOARJO – Rencana pembangunan gedung terpadu Pemkab Sidoarjo kembali menuai sorotan. Mayoritas anggota fraksi di DPRD Sidoarjo tidak setuju dengan megaproyek yang menelan anggaran Rp 800 miliar itu. Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum (PU) atas RAPBD 2017 kemarin (21/11), juru bicara fraksi menyebutkan bahwa megaproyek gedung terpadu itu belum mendesak.
Di antara tujuh fraksi di DPRD, ada enam fraksi yang menyoroti. Yakni, PAN, PDIP, Demokrat, Gerindra, PKS-Nasdem, serta Golkar-Bintang Persatuan. Hanya PKB yang mendukung proyek prestisius itu.
Juru Bicara Fraksi PAN Mahmud Untung menyampaikan, ada beberapa bidang yang belum sesuai. Mulai bidang pemerintahan hingga aparatur daerah tentang pengelolaan sampah yang masih kurang. Di bidang ekonomi, PAN melihat bantuan anggaran desa Rp 69 miliar perlu ditinjau ulang. Anggaran tersebut difungsikan untuk menyediakan kendaraan operasional desa.
Pada poin bidang pembangunan, PAN meminta pemkab mengevaluasi rencana pembangunan gedung terpadu pemkab. Mahmud menuturkan, pendirian gedung itu tidak sesuai kondisi saat ini. Terlebih, gedung tersebut direncanakan menelan dana Rp 800 miliar. ’’Masih banyak urusan yang lebih prioritas. Misalnya, pembangunan gedung sekolah rusak,’’ kata anggota komisi D (bidang kesejahteraan rakyat) itu.
Menurut dia, dinas pendidikan (dispendik) sudah mengajukan anggaran Rp 53 miliar untuk pembangunan sekolah rusak. Sayang, anggaran yang bisa disediakan hanya Rp 29 miliar. Artinya, Dispendik masih butuh Rp 24 miliar agar Sidoarjo bebas dari sekolah rusak. ”Sebaiknya dialokasikan pada pembangunan sekolah rusak,” ungkapnya.
Selain pendidikan, bidang kesehatan sangat membutuhkan anggaran. Misalnya, pembangunan rumah sakit di wilayah Sidoarjo Barat. Tahun depan pemkab hanya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah sakit Rp 17 miliar. ”Rumah sakit di wilayah barat harus dibangun. Sebab, RSUD di kota sudah overload,” tuturnya.
Fraksi PKS-Nasdem tidak kalah kritis. ”Kami merasa sebagian besar masyarakat akan menolak usul itu. Sebab, banyak infrastruktur yang belum mendapatkan perhatian,” ucap Juru Bicara Fraksi PKS-Nasdem Ali Masykuri.
Jubir Fraksi PDIP Sujalil mempertanyakan minimnya anggaran pembangunan sekolah rusak. Beban anggaran pendidikan sebenarnya jauh berkurang setelah kewenangan SMK dan SMA diambil alih pemprov. ”Karena itu, seharusnya ada tambahan anggaran untuk perbaikan sekolah rusak,” paparnya.
Sementara itu, Jubir Fraksi PKB Saifuddin Affandi menyatakan, pihaknya mendukung pembangunan gedung satu atap tersebut. Bahkan, PKB meminta tahun depan mulai dibangun. Gedung terpadu berfungsi meningkatkan pelayanan masyarakat. ”Kami minta dibangun secepatnya,” ujarnya.
Menanggapi sorotan itu, Bupati Saiful Ilah memaparkan, kekurangan anggaran pembangunan sekolah rusak akan dicarikan dari efisiensi anggaran SKPD lain. (aph/c16/hud)