Bangun Kesejahteraan Sosial dengan Demokrasi Partisipatoris
Pakde Karwo Raih Penghargaan Satyalancana Kebaktian Sosial
KOMITMEN Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk membangun kesejahteraan sosial yang berperikemanusiaan bagi penduduknya mendapatkan apresiasi tertinggi dari pemerintah. Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo dianugerahi penghargaan Satyalancana Kebaktian Sosial (SLKS) 2016.
Lencana emas dengan pita gantung berwarna hijau dan kuning itu disematkan Presiden RI Ir H Joko Widodo kepada Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, saat puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2016 kemarin (20/12) di Stadion Sanaman Mantike, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Satyalancana Kebaktian Sosial adalah tanda kehormatan tertinggi yang diberikan presiden sebagai penghargaan kepada WNI atau orang yang berjasa dalam bidang perikemanusiaan.
Pakde Karwo mengatakan, penghargaan tersebut merupakan buah kerja keras seluruh stakeholder, mulai pemerintah, DPRD, polisi, TNI, swasta, LSM, hingga masyarakat, yang berjuang demi kemanusiaan dan meningkatkan kesejahteraan sosial warga Jatim. Dalam membangun kesejahteraan sosial, Pemprov Jatim mengutamakan demokrasi partisipatoris. Masyarakat ikut dilibatkan dalam penentuan kebijakan publik.
”Tujuannya agar upaya kami tepat sasaran dan solusi yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat. Hal itu didukung masyarakat kami yang memiliki ciri khas sangat peduli, empati, senang berbagi, mengutamakan toleransi, dan suka bergotong-royong membantu sesama,” ujar Pakde Karwo.
Sebagai bukti keseriusan, Pemprov Jatim menaikkan APBD untuk penanganan kesejahteraan sosial. Pada 2014, dana yang dialokasikan Rp 144,5 miliar. Tahun lalu, ditambah menjadi Rp 159,7 miliar. Selama Pakde Karwo memimpin Jatim (2009–2015), anggaran untuk penanganan kesejahteraan sosial yang dikeluarkan mencapai Rp 957,6 miliar.
Dana itu digunakan untuk program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta bantuan dan perlindungan sosial. Selain itu, dana digunakan untuk pengembangan usaha kesejahteraan so sial ser ta program perencanaan dan pengembangan kesejahteraan sosial. Contohnya Jawa Timur Bebas Pasung dan Pulang Kampung, program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Dalam program Jawa Timur Bebas Pasung, semua SKPD terkait dilibatkan. Setelah menjalani rehabilitasi sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial, warga PMKS dikembalikan ke masyarakat serta diberi bantuan tambahan gizi dan bantuan usaha ekonomis produktif (UEP) bagi keluarganya. Pada 2015 warga PMKS mendapatkan bantuan UEP Rp 3 juta per orang untuk 120 KK dan tambahan gizi untuk 360 orang. Tahun ini bantuan perbaikan gizi diberikan kepada 340 orang dan penguatan keluarga (family gathering) pada 120 KK.
Program Pulang Kampung dilakukan untuk memberantas lokalisasi di Jatim. Sebanyak 46 lokalisasi di seluruh Jatim berhasil ditutup. Lalu, eks penghuninya dipulangkan ke daerah asalnya dengan dibekali keterampilan dan bantuan UEP. Sebanyak 60 orang mendapatkan bantuan Rp 3 juta dari Pemprov Jatim tahun lalu.
Presiden Ir H Joko Widodo mengatakan, peringatan HKSN mengingatkan masyarakat akan nilai kesetiakawanan sosial yang dicontohkan para tokoh masyarakat, pekerja sosial, dan sosiawan saat perang mempertahankan kemerdekaan. Ketika itu, mereka bekerja dengan jiwa dan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, serta rela berkorban tanpa pamrih demi menegakkan kesejahteraan sosial. Kemudian, 20 Desember 1949 dijadikan sebagai Hari Sosial untuk merayakan kepergian pasukan Belanda dari Indonesia sekaligus pengakuan bahwa tanah air benar-benar merdeka.
HKSN menunjukkan bahwa bangsa ini berhasil melewati berbagai cobaan melalui kesetiakawanan. Jika zaman penjajahan dulu para pejuang berhasil mengusir Belanda, sekarang kesetiakawanan sosial ditunjukkan melalui kepedulian terhadap sesama seperti saat gempa melanda Aceh. ”Mari kita terus tanamkan dan perkuat nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam aksi nyata. Itulah yang membuat bangsa ini kuat,” ucapnya.
Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, semangat kesetiakawanan sosial yang dibuktikan dengan keberhasilan mengusir Belanda menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki kekuatan yang sangat hebat. Yakni, kekuatan hakiki berupa hati dan perasaan senasib seperjuangan.
Kemarin (20/12) Pemprov Jatim juga menerima penghargaan peringkat pertama keterbukaan informasi publik kategori pemerintah provinsi 2016. Penghargaan itu diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM yang mewakili gubernur Jatim di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta. Pemprov Jatim juga meraih penghargaan peringkat pertama tentang pemanfaatan produk dalam negeri Anugerah Cinta Karya Bangsa 2016. (ran)