BOPI Pertegas Aspek Legalitas
JAKARTA – Tugas berat menghadang kepengurusan baru PSSI di bawah kendali Edy Rahmayadi. Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) kembali menyoroti aspek legalitas beberapa klub dari kasta tertinggi di tanah air. PSSI nanti harus bisa menjelaskan aspek legalitas dari lima klub yang menjadi sorotan BOPI.
Klub- klub tersebut adalah PS TNI, Bhayangkara FC, Madura United, Bali United, dan Arema Cronus. Kelima klub merupakan peserta Torabika Soccer Championship (TSC) 2016.
’’Mereka adalah klub yang rata-rata menggunakan nama baru dan tidak dikenal di kompetisi sebelumnya,’’ kata Muhammad Noor Amman, ketua umum BOPI, setelah pertemuan dengan PSSI di Hotel Mercure Jakarta, Cikini, kemarin sore (20/12). ’’ Tentu, ini adalah problem yang harus dipecahkan bersama,’’ lanjutnya.
Amman menegaskan, sebelum kompetisi Indonesia Super Lea gue ( ISL) 2017 bergulir pada Maret mendatang, klubklub itu harus bisa memaparkan keabsahan dan legalitas. Artinya, ka lau klub- klub baru tersebut adalah akuisisi dari klub lain, riwayat dan berita acara akuisisi atau kesepakatan yang mereka lakukan harus dijelaskan dengan lampiran dokumen resmi.
Sebaliknya, bila problem legalitas itu tidak mampu dijelaskan, BOPI tidak segan-segan mengambil langkah tegas. Lembaga di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tersebut berencana tidak memberikan rekomendasi kepada klub yang aspek legalitas- nya meragukan. ’’Kami akan memberikan rekomendasi terbatas kepada klub yang legalitasnya sudah beres,’’ jelas Amman.
Pria pensiunan TNI dengan dua bintang di pundaknya itu menyatakan, sikap tersebut diambil semata-mata untuk menegakkan regulasi kompetisi yang diusung PSSI. Artinya, yang dilakukan BOPI bukan bagian dari intervensi pemerintah kepada komunitas sepak bola tanah air.
Nah, untuk mempermudah penyampaian aspek legalitas, BOPI dan PSSI sepakat membentuk tim kecil. Rencananya, tim itu bekerja mulai Januari 2017. Tim tersebut bertugas melakukan verifikasi faktual kepada sejumlah klub kandidat kompetisi musim 2017. ’’Dengan begitu, keputusan PSSI tidak lagi terganjal di BOPI. Sebab, kedua belah pihak sama-sama bekerja sejak awal,’’ terangnya.
Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono menuturkan, sejatinya ada spirit yang sama antara PSSI dan pemerintah yang diwakili BOPI. ’’Pertemuan tadi baru awal. Kami perlu mencari formulasi yang tepat. Kami akan membuat MoU sebagai gerbang untuk menyatukan spirit besar ini,’’ ujar Joko.
Sebagai catatan, masalah legalitas klub itu sebenarnya terjadi sejak 2015. Ketika itu BOPI enggan memberikan reko mendasi kepada Arema Cronus dan Persebaya Surabaya sebagai peserta kompetisi pada musim tersebut. Alasannya, dua klub asal Jawa Timur itu masih mempunyai sengketa kepemilikan akibat problem dualisme. (ben/c14/bas)