Balas PBB, Israel Hentikan Pendanaan
Panggil 14 Dubes yang Negaranya Setuju Resolusi
JERUSALEM – Resolusi penghentian aktivitas pembangunan permukiman di wilayah pendudukan Palestina yang disepakati PBB pada Jumat (23/12) benar-benar membuat Israel berang. Pada Sabtu (24/12), Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa dirinya akan meninjau kembali hubungan antara Israel dan PBB. Termasuk menghentikan pendanaan yang selama ini dikucurkan untuk beberapa badan PBB.
‘’Saya telah menginstruksikan Kementerian Luar Negeri mengevaluasi kembali semua hubungan kami dengan PBB dalam kurun waktu sebulan mendatang. Termasuk pendanaan Israel di institusi PBB dan kehadiran perwakilan PBB di Israel,’’ tegas Netanyahu.
PM yang akrab dengan sebutan Bibi tersebut telah menyarankan agar bantuan untuk lima institusi PBB sebesar 30 juta shekel (Rp 105,5 miliar) dihentikan dulu. Netanyahu tidak menjelaskan dengan terperinci lembaga PBB mana saja yang tidak akan dibantu Israel. Dia hanya menyatakan bahwa kelimanya adalah lembaga yang paling memusuhi Israel.
Bahkan, penghentian aliran dana terhadap lima lembaga itu dipastikan hanya langkah awal. Netanyahu berjanji ada lebih banyak lembaga PBB yang tidak lagi diguyur bantuan oleh Israel. Israel juga menarik duta besar (Dubes) mereka dari Senegal dan Selandia Baru.
Sebagaimana diketahui, resolusi yang mengecam pembangunan permukiman Israel di wilayah Tepi Barat dan Jerusalem Timur tersebut diajukan Selandia Baru, Malaysia, Venezuela, dan Senegal. Itu pula yang menjadi alasan Israel untuk menghentikan bantuan ke Senegal. Rencana kunjungan Kementerian Luar Negeri Senegal ke Israel beberapa minggu mendatang juga dibatalkan.
Sementara itu, Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Malaysia sehingga tidak bisa menjatuhkan sanksi apa pun. Hubungan dengan Venezuela putus sejak 2009.
Kemarin (25/12) Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman juga memerintah pihak keamanan Israel agar semua kerja sama mengenai masalah sipil dengan warga Palestina dihentikan dulu. Pemerintah Israel juga memanggil 14 Dubes negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB yang menyetujui resolusi penghentian pembangunan permukiman Isreal di Palestina tersebut.
Di pihak lain, Israel malah tidak memanggil Dubes Amerika Serikat (AS). Israel membangun puluhan permukiman di Tepi Barat dan an Jerusalem Timur sejak 1967. Saat ini terdapat 128 permukiman di Tepi Barat saja. Jumlah mlah penduduk Israel yang menghuni 128 permukiman tersebutbut pada akhir 2015 mencapai 406.302 orang. Dalam kurun waktu dua tahun belakangan, terdapat kenaikan naikan 4,4 persen penduduk Israel di Tepi Barat. Di Jerusalem Timur, terdapat 20 blok permukiman yang dihuni 350 ribu penduduk Israel. Jumlah penduduk di wilayah pendudukan Tepi Barat pada 2036 nanti diperkirakan mencapai 1,2 juta jiwa. Padahal, bisa dibilang resolusi itu bisa lolos atas persetujuan AS. Paman Sam yang biasanya selalu memveto semua hal yang merugikan Israel kini tidak lagi melakukannya.
Israel berang dengan keputusan AS tersebut. Dalam rapat kabinet ming- guan kemarin, Netanyahu menduga Menteri Luar Negeri AS John Kerry dan Presiden AS Barack Obama adalah dalang dari lahirnya resolusi tersebut. ‘’Kami yakin, pemerintahan Obama yang memulai resolusi itu, berdiri di baliknya, mengoordinasikan rancangannya,ra dan menginginkan resolusire tersebut lolos,’’ ujar Netanyahu.
Saat ini resolusi itu memang hanya m menginginkan Israel menghentikan seluruh aktivitas pembangunan permukiman di wilayah pendudukan Palestina. Baik itu di Tepi Barat maupun Jerusalem Timur. Tidak ada sanksi dalam resolusi tersebut. Dalam resolusi DK PBB itu disebutkan bahwa pembangunan oleh Israel tidak memiliki dasar hukum. Namun, pemerintah Israel waswas jik jika resolusi tersebut bisa melebar ke ke kemungkinan membawa kasus pendu dudukan itu ke Mahkamah Kriminal Internasional (ICC). Israel juga khawatir resolusi tersebut bisa menginspirasi negara-negara di dunia untuk memberikan sanksi terhadap penduduk Israel di Tepi Barat dan Jerusalem Timur serta produk-produk yang diproduksi di dua wilayah pendudukan itu. (Reuters/ AFP/Jerusalem Post/sha/c14/fat)