Madiun Krisis Pengajar, Kurang 1.000 Guru
MADIUN – Krisis guru di tingkat sekolah dasar (SD) membuat Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Madiun harus me- ping 15 sekolah. Tak tanggung-tanggung, kekurangan pengajar di tingkat SD itu mencapai 1.000 guru.
Kadispendik Kabupaten Madiun Suhardi menyatakan, belasan SD tersebut terpaksa digabung agar kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berjalan. Di samping itu, diterapkan berbagai cara lain demi menutup kekurangan jumlah tenaga pengajar tersebut. ’’Misalnya menerapkan sistem guru rangkap. Di mana, guru mata pelajaran olahraga dan agama diperbolehkan mengajar di dua sekolah berbeda,’’ katanya.
Sebab, lanjut Suhardi, jika hanya mengajar di satu sekolah, guru terkait hanya memenuhi ketentuan jam mengajar selama 12 jam. Demi memenuhi ketentuan 24 jam mengajar, guru tersebut haruslah mengajar di dua sekolah sekaligus. ’’Kami juga menerapkan kebijakan alih tugas guru. Seperti guru bahasa Inggris di jenjang SMP yang sudah overload dialihtugaskan mengajar jenjang SD.”
Dengan kondisi itu, dispendik sangat terbantu dengan keberadaan guru tidak tetap (GTT). Mengingat, pasca diterapkan moratorium, pemkab sulit menutupi kekurangan jumlah pegawai tersebut. ’’Sejauh ini, GTT sangat membantu jalannya KBM,’’ jelasnya.
Dari total 415 SD di Kabupaten Madiun, setidaknya dibutuhkan 2.568 guru kelas. Namun, jumlah guru yang dimiliki sejauh ini hanya 1.850 orang, sehingga masih kurang 718 orang. Untuk guru olahraga yang seharusnya berjumlah 415 pengajar, sejauh ini hanya terdapat 292 guru atau masih kurang 123 tenaga. Begitu pula kebutuhan 415 guru yang hanya terisi 259 guru dan masih kekurangan 159 tenaga. ’’Bahkan, dua kelas sampai harus diajar satu guru. Memang tidak efektif, tapi mau bagaimana lagi?’’ ungkapnya.
asi kekurangan guru, regrouping SD dilakukan untuk efisiensi biaya kegiatan sekolah. Juga, mencukupi ketentuan rombongan belajar (rombel). Sesuai ketentuan, satu kelas haruslah diisi setidaknya 20 peserta didik. (mg6/fin/c17/end)