Siapkan Petunjuk Teknis SPP

Karena Surat Edaran Belum Terperinci

SURABAYA – Dinas Pendidikan Jawa Timur segera mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) tentang sumbangan pendanaan pendidikan (SPP) untuk SMA/SMK. Sebab, penetapan SPP SMA/SMK melalui Surat Edaran (SE) Gubernur 120/71/101/2017 belum sepenuhnya efektif menjawab kebutuhan anggaran di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman mengatakan, sekolah tidak perlu resah dengan SPP

Kalau ada orang tua dari kelompok the have mau bayar lebih,

kan tidak apa-apa.” Saiful Rachman Kepala Dinas Pendidikan Jawa TImur

Menurut dia, SE tentang SPP sudah menjadi ketetapan gubernur. Untuk memerinci, pihaknya akan membuat petunjuk teknis (juknis) mengenai SPP. Baik tentang pembelanjaannya maupun celah tambahan pendapatan jika kekurangan dana.

Juknis tersebut sedang dirapatkan. Dia menargetkan, dalam bulan ini pembuatan juknis sudah tuntas. Selain itu, rapat koordinasi ( rakor) akan digelar untuk membahas juknis. Kepala cabang dinas pendidikan, musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS), dan pengawas akan dilibatkan dalam rakor tersebut.

Sebagaimana diketahui, setelah SMA/SMK dialihkan ke pemerintah provinsi, sekolah-sekolah, terutama di Surabaya, belum berani menarik SPP. Sebab, belum ada pembahasan secara resmi tentang SPP. Termasuk ketentuan pembulatan nominal SPP.

Melalui SE gubernur, pemprov sudah menetapkan besaran SPP. Besaran SPP untuk SMA Rp 135 ribu, SMK nonteknik Rp 175 ribu, dan SMK teknik Rp 215 ribu. Nilai itu masih dimungkinkan ada pembulatan ke atas. SPP SMA, misalnya. Besaran SPP dimungkinkan bisa sama dengan besaran bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) dari Pemerintah Kota Surabaya yang mencapai Rp 152 ribu per siswa SMA/SMK. ”Karena itu, akan kami buatkan juknisnya,” jelasnya.

Mantan kepala Badan Diklat Jawa Timur tersebut menegaskan, SE SPP bersifat mengikat. SE sudah menjadi pedoman untuk penarikan SPP. Meski begitu, jika ada orang tua yang mau membayar lebih, tentu tidak ada masalah. ”Kalau ada orang tua dari kelompok the have mau bayar lebih, kan tidak apa-apa,” katanya. Dengan catatan, siswa miskin tetap gratis.

Saiful mengatakan, pemprov sudah menyiapkan anggaran Rp 1,6 triliun untuk peningkatan pendidikan di Jatim. Karena itu, kualitas SMA/SMK serta pendidikan khusus dan layanan khusus (PKLK) akan terus ditingkatkan. Baik secara prestasi maupun peralatan praktik SMK yang membutuhkan peremajaan.

Saiful menyebutkan bahwa tunjangan kinerja harus mengikuti situasi dan kondisi saat ini. Jika perekonomian baik, lanjut dia, gubernur Jawa Timur tentu akan memperhatikan tunjangan kinerja para guru. Menurut dia, para guru dan kepala sekolah juga sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi. ”Sudah makmur. Haknya sudah diberikan,” terangnya. Karena itu, dia berharap tunjangan sertifikasi juga harus bisa berdampak pada kualitas pendidikan.

Sementara itu, Ketua Komite SMKN 10 dan SMAN 16 Sugianto menyampaikan, hingga saat ini sekolah belum menentukan besaran SPP yang harus dibayarkan wali murid. Komite, tutur dia, masih menunggu juknis resmi dari provinsi. ”Juknis ini penting agar kami (wali murid, Red) segera tahu standar atas dan bawah yang bisa dibayarkan,” terangnya.

Sugianto menjabarkan, setelah juknis keluar, komite bersama sekolah menyusun progam. Mulai penyusunan kurikulum hingga kegiatan ekstrakurikuler. Semuanya ditotal, kemudian didiskusikan dengan wali murid. ”Kira-kira mana kegiatan yang dananya harus diturunkan, mana yang harus diperbesar,” ungkapnya.

Selain menentukan besaran SPP, komite akan mempertimbangkan SPP yang dibayarkan siswa kategori mitra warga. Apakah harus gratis atau tetap membayar dengan nominal lebih kecil daripada standar SPP yang disepakati. ”Semakin cepat juknis keluar akan semakin baik,” ungkapnya. (puj/ elo/c7/dos)