Tawarkan Proyek Rp 570 T ke Swasta
PINA Jadi Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
JAKARTA – Anggaran yang terbatas dalam APBN membuat pemerintah memutar otak guna mencari dana untuk berbagai proyek infrastruktur. Pemerintah mengambil jalan dengan menggandeng pihak swasta untuk membiayai proyek. Penawaran diutamakan lewat pembiayaan infrastruktur non- anggaran (PINA) pemerintah.
Ada tiga proyek strategis yang disiapkan untuk PINA. Masingmasing adalah jalan tol di Jawa, Sumatera, Kalimantan, serta Sulawesi senilai Rp 300 triliun. Kemudian, proyek tujuh pelabuhan hub di seluruh Indonesia senilai Rp 70 triliun. Satu lagi adalah kilang minyak Pertamina dengan nilai Rp 200 triliun.
Kemarin (18/2) digelar prosesi financial closing PINA di Istana Negara dengan disaksikan Presiden Joko Widodo. Presiden menjelaskan, PINA digeber karena pemerintah ingin berfokus membangun infrastruktur. ’’Infrastruktur akan menumbuhkan investasi dan pemerataan kepada warga kita,’’ ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, proyek tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja dan membuka peluang tumbuhnya UKM di daerah. Sebaliknya, jika hanya mengan- dalkan APBN, mustahil pembangunan bisa berlangsung dengan cepat. Sebab, ruang fiskal APBN sudah sangat terbatas.
Karena itulah, Jokowi mengapresiasi sistem PINA maupun yang sudah berjalan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Jokowi menambahkan, proyekproyek infrastruktur di daerah tidak boleh hanya dimonopoli kontraktor-kontraktor besar dari Jakarta. Kontraktor kecil di daerah juga harus dilibatkan. ’’Sehingga mereka mendapatkan kue-kue ekonomi dan terjadi pemerataan,’’ tambah mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Di tempat yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Ketua Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan, sejumlah proyek strategis mulai digarap per tahun ini. Namun, dia tidak bisa menyebutkan target penyelesaian dalam jangka pendek. Sebab, proyek itu bersifat jangka menengah, yakni lima tahun.
Sebagian besar proyek diperkirakan baru selesai dalam 4–5 tahun mendatang. ’’ Tapi, yang terpenting dalam pipeline ada sekitar Rp 570 triliun yang bisa diinvestasikan siapa pun, baik BUMN maupun investor swasta,’’ terangnya. Pihak swasta mana pun bisa ambil bagian dalam tiga proyek tersebut.
Skemanya juga sederhana. Berbeda dengan KPBU yang sebagian modalnya berasal dari pemerintah, PINA benar-benar murni swasta. ’’Namun, akan kami fasilitasi supaya investor dan investi (proyek)nya bisa ketemu,’’ lanjutnya.
Tahun ini, yang diutamakan adalah pembangunan tujuh pelabuhan hub. Yakni, Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Pontianak, Bitung, dan Pelabuhan Sorong. Beberapa proyek jalan tol juga mulai dikerjakan tahun ini.
Bambang memastikan, tidak ada pembatasan bagi swasta maupun BUMN untuk ambil bagian dalam tiga proyek tersebut. Dua pihak itu dipersilakan berinvestasi sesuai dengan kemampuan mereka. Memang, secara umum BUMN bisa dikatakan lebih siap. Namun, tidak berarti pihak swasta dinafikan.
’’Kalau mereka (swasta) menghadapi kendala modal dalam investasi infrastruktur, bisa difasilitasi untuk mendapat tambahan modal tanpa melalui APBN,’’ lanjutnya. (byu/c5/agm)