Target Bebas Pasung Terancam Meleset

SURABAYA – Pemprov Jatim menargetkan tidak ada lagi korban pasung pada akhir 2017. Hanya, program percepatan itu terancam tak terealisasi. Sebab, hingga kini, cukup banyak korban pasung di beberapa daerah.

Tak hanya itu, sejumlah kendala bermunculan di sela-sela pelaksanaan program percepatan bebas pasung. Mulai problem teknis layanan hingga kondisi di lapangan. Kemarin fakta itu terungkap dalam hearing yang digelar Komisi E DPRD Jatim bersama seluruh instansi pemprov yang terlibat dalam program tersebut.

Salah satu yang terungkap, masih banyak korban pasung yang belum tertangani. Hingga kini, jumlah korban pasung di seluruh Jatim mencapai 1.297 orang. Di antara jumlah tersebut, hanya 558 yang dirawat. Sementara itu, 689 sisanya yang tersebar di hampir seluruh wilayah Jatim belum tertangani.

Sejak program percepatan dimulai, tim bebas pasung bentukan pemprov minimal menangani tiga pasien baru setiap hari. Namun, masih banyak problem di balik realisasi program itu. Akibatnya, belum semua tertangani. Apa saja? Salah satunya adalah belum adanya standard operating procedure (SOP) penanganan korban pasung. ”Antarrumah sakit ternyata belum punya standar baku,” ujar Ketua Komisi E DPRD Jatim Agung Mulyono.

Di Jatim, ada dua rumah sakit yang ditetapkan sebagai pusat penanganan. Yakni, RSJ Menur serta RSJ Lawang. Waktu penanganan pasien pasung di dua rumah sakit itu berbeda. RSJ Menur hanya cukup sebulan, sedangkan di RSJ Lawang ternyata butuh dua bulan untuk seorang pasien. Kondisi tersebut diakui tim bebas pasung. Mereka mengklaim sedang mencarikan solusi. ”Kami segera koordinasikan dengan semua pihak. Jadi, SOP bisa ditetapkan,” ujar Kepala Dinsos Jatim Sukesi.

Selain problem waktu penanganan, yang disorot adalah adanya pasien pasung yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Padahal, lewat program itu, seluruh biaya ditanggung pemerintah. (ris/c16/git)