Usung Isu Ketimpangan Hukum dan Ekonomi
Majelis Syuro PKS Rekomendasikan Enam Keputusan
JAKARTA – Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemarin menggelar rapat internal ke-5 di periode kepengurusan 2015–2020. Sejumlah isu nasional dan regional dibahas dalam pertemuan itu, termasuk penegakan keadilan di bidang hukum dan ekonomi.
Presiden PKS M. Sohibul Iman mengungkapkan, PKS mendesak pemerintah dan penegak hukum untuk bertindak adil, transparan, konsisten, dan profesional dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. ”Kami meminta pemerintah dan penegak hukum tidak melakukan upaya kriminalisasi kepada seluruh warga negara Indonesia,” ujar Sohibul.
Menurut Sohibul, saat ini banyak peristiwa hukum yang kental dengan nuansa kriminalisasi, termasuk kepada ulama. PKS meminta upaya semacam itu dihentikan demi terciptanya asas keadilan dalam penegakan hukum. ”PKS menuntut agar politik tidak mengintervensi hukum dan sebaliknya, penegak hukum tidak bermain politik,” kata Sohibul.
Selain itu, PKS meminta peme- rintah mengatasi ketimpangan ekonomi, baik ketimpangan pendapatan maupun akses terhadap lahan. Jurang ketimpangan yang makin lebar akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. ”Ini menimbulkan bahaya bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik akar rumput karena dapat menimbulkan gejolak konflik sosial,” jelas Sohibul.
Majelis Syuro PKS, lanjut Sohibul, juga menyinggung hasil kunjungan dan kerja sama pemimpin Arab Saudi Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dengan pemerintah. PKS mendorong pemerintah memperluas kerja sama di berbagai bidang dengan negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Turki. ”PKS menyerukan kepada negara Timur Tengah dan Asia Tengah untuk mempertimbangkan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan baru,” ujarnya.
Tiga poin lain yang dihasilkan dalam rapat majelis syuro berkaitan dengan pengesahan platform kebijakan pembangunan PKS, isu pilkada serentak 2017, dan pilkada DKI Jakarta. Khusus untuk pilkada serentak 2017, PKS berpartisipasi di 94 dari total 101 pilkada. Hasilnya, PKS berhasil memenangi 52 pilkada atau setara dengan 55,32 persen. ”Hasil ini meningkat dari produktivitas kemenangan di pilkada serentak 2017 dengan 52,42 persen,” ujarnya.
Untuk pilkada DKI, menurut Sohibul, PKS melihat pilihan masyarakat terhadap pemimpin baru tampak lebih besar. PKS mengajak masyarakat DKI Jakarta di putaran kedua nanti untuk menggunakan hak pilihnya, memenuhi harapan munculnya pemimpin baru. ”Kepada warga yang belum memilih diharap menggunakan hak pilihnya di putaran kedua nanti,” tuturnya. (bay/c10/fat)