Teknis Pendanaan Belum Beres
Jelang Tahapan Persiapan Pilgub 2018
SURABAYA – Kebutuhan dana untuk perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018 diestimasi mencapai Rp 1 triliun. Namun, sampai saat ini dana yang disiapkan baru separo.
Bukan hanya itu. Kepastian pencairan dana pilgub juga belum beres. Sebab, tahapan pelaksanaan pilgub diperkirakan berlangsung pada pertengahan tahun ini. Sejumlah penyelenggara pilgub khawatir dengan kondisi tersebut. ” Terutama soal kepastian teknis pemberian hibah,” kata Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto.
Dia mengungkapkan, idealnya pemberian dana hibah untuk penyelenggara pilgub harus dilakukan sekali. ”Terutama soal pembuatan naskah hibah. Idealnya hanya sekali,” katanya. Dia khawatir, jika pembuatan naskah hibah dilakukan dua kali, pelaksanaan seluruh tahapan pilgub nanti agak rumit. ”Terutama terkait pertanggungjawaban penggunaan dana. Kecuali jika naskah hibah hanya sekali, tapi pencairannya dibagi dalam beberapa termin,” tuturnya.
Selain itu, kepastian pencairan dana tersebut cukup mendesak. Sampai saat ini, anggaran yang sudah dialokasikan untuk membiayai tahapan pilgub baru mencapai Rp 550 miliar. Anggaran itu berasal dari cadangan dana yang disiapkan sejak 2015 secara multiyear. Dana tersebut belum termasuk tambahan yang akan disiapkan tahun ini.
Di sisi lain, tahapan pilgub seharusnya sudah dimulai pertengahan tahun ini. Mengacu rencana terakhir, pilgub dan pilkada serentak paling lambat diselenggarakan pada Juli 2018. Karena itu, tahapan pilkada idealnya sudah dimulai Juni atau paling lambat Agustus tahun ini. ”Kami berharap pemprov dan DPRD bisa mencarikan solusinya,” katanya.
Kalangan legislator di DPRD Jatim tetap optimistis pendanaan pilgub tidak ada masalah meski sampai saat ini jumlahnya masih separo dari kebutuhan. ”Sudah ada komitmen, dalam tiap tahun anggaran disiapkan dana khusus pilgub secara bertahap,” jelas anggota badan anggaran (banggar) Bambang Suhartono.
Anggota Fraksi PAN Basuki Babussalam menegaskan, mengenai pendanaan pilgub maupun pilkada serentak di Jatim sebenarnya tidak ada masalah. ”Tinggal bagaimana membangun komitmen antara penyelenggara dan pemerintah,” katanya. (ris/c7/oni)