JPW Soroti Renja DPRD Jatim

SURABAYA – Sorotan terhadap kinerja DPRD Jatim belum berhenti. Selain soal rendahnya kehadiran para anggotanya di kantor, kritik juga tertuju pada rencana kerja (renja) yang disusun dewan.

Jatim Parliament Watch (JPW) menduga, renja dewan Jatim sengaja dibuat minimalis. Indikasinya, mayoritas kegiatan dewan berada di luar kantor. ”Kondisi ini sudah lama terjadi. Kami tidak tahu apakah disengaja atau tidak. Tapi, faktanya seperti itu,” kata Koordinator JPW Umar Salahuddin.

Menurut dia, salah satu paramaternya adalah agenda kerja dewan selama setahun terakhir. Tidak banyak agenda kedewanan yang digelar di DPRD Jatim. Selama Februari–Maret saja, hanya empat agenda kerja yang disiapkan dan masih berlangsung.

Jumlah rapat paripurna juga tak banyak. Rata-rata sebulan hanya dua hingga tiga kali. Bahkan terkadang nihil. ”Sehingga tidak banyak kegiatan yang dilakukan. Kecuali kegiatan rutin seperti rapat internal, hearing tertentu, atau reses,” katanya.

Kondisi itu berbanding terbalik dengan gaji dan fasilitas yang mereka terima selama ini. Gaji mereka Rp 38 juta–Rp 45 juta sebulan. Itu belum termasuk jatah uang saku saat ada agenda lain. Misalnya kunjungan kerja (kunker), panitia khusus (pansus), hingga kegiatan lain.

Para legislator itu juga mendapat fasilitas tambahan. Mulai mobil dinas hingga jatah satu ruang kerja khusus untuk tiap anggota. Padahal, jika dirata-rata, kehadiran legislator di gedung dewan hanya dua hari dalam sepekan.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Jatim Ahmad Jailani menyebut penilaian kinerja dewan tidak bisa dihitung dari tingkat kehadiran. ”Sebab, mereka adalah wakil rakyat. Sehingga tak hanya berada di kantor. Mereka menyerap aspirasi bisa di mana saja,” ucap dia.

Selain itu, tugas dewan sangat banyak. Bukan hanya kegiatan formal, wakil rakyat juga melakukan banyak kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat. (ris/c11/oni)