Tekan Potensi Konflik Sosial Pascapilkada
JAKARTA – Pemerintah berusaha menekan potensi konflik sosial pascapilkada serentak tahun ini. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kemenko Polhukam mengoordinasi kementerian dan lembaga lain untuk mengambil langkah pencegahan, penanganan, serta penanggulangan konflik tersebut. Dengan demikian, tidak lagi terjadi masalah.
Konflik sosial sering kali berkepanjangan. Bahkan, tidak jarang berujung kekerasan fisik. Mendagri Tjahjo Kumolo tidak ingin hal itu terjadi. Untuk itu, kata dia, pemerintah harus bergerak. Bukan hanya pemerintah pusat, pemda mesti melakukan hal serupa. ”Dalam upaya menjaga stabilitas nasional harus didukung stabilitas di daerah,” ungkap dia kemarin (15/3).
Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanggulangan Konflik Sosial kemarin, sambung Tjahjo, merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menyelaraskan persepsi seluruh pimpinan daerah dari berbagai unsur. Mulai birokrat, aparat kepolisian, hingga TNI. Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN) dan tokoh masyarakat harus punya pandangan serupa soal pencegahan, penanggulangan, serta penanganan konflik sosial.
Koordinasi setiap instansi tidak boleh putus. ”Jangan sampai pemda sendiri, polisi sendiri, TNI sendiri. Semua harus terpadu,” tegas Tjahjo. Apalagi, Kemenko Polhukam tengah merancang Dewan Ke- rukunan Nasional (DKN). Dengan koordinasi yang kuat ditambah kehadiran DKN, semestinya konflik sosial dapat ditangani dengan baik. Soal kendala anggaran, dia menyatakan bahwa setiap pemerintah akan didorong untuk menganggarkan.
Wakapolri Komjen Pol Syafruddin yang turut hadir dalam rapat koordinasi itu sependapat dengan Tjahjo. Menurut dia, setiap pemda memang harus memiliki anggaran untuk menanggulangi konflik sosial. ”Itu kan fluktuatif. Sewaktuwaktu bisa terjadi,” jelas dia. Tidak heran, anggaran menjadi kendala. Sebab, selama ini pemda tidak punya anggaran penanggulangan konflik sosial. (syn/c6/agm)