Atasi Proyek Mandek, Percepat Pembahasan PAK
SIDOARJO – Pemkab berencana memajukan waktu perubahan anggaran keuangan (PAK). Langkah itu diambil sebagai solusi atas polemik kekuatan APBD Sidoarjo pada tahun ini. Dengan PAK maju, orga- nisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemkab diharapkan bisa segera menyerap anggaran. Terutama untuk proyek-proyek fisik.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo Achmad Zaini menyatakan, saat ini tim anggaran (timgar) sedang merancang persiapan PAK. Untuk mempercepat PAK, pemkab perlu melakukan sejumlah perubahan. Misalnya, merevisi rencana strategis (renstra) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). ”Kami maraton mengerjakan revisi itu,” ucapnya kemarin.
Setelah revisi selesai, mantan kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Sidoarjo itu menyatakan, perubahan anggaran tersebut disampaikan ke dewan. Perkiraan waktu PAK dua bulan lagi. ”Bulan Mei kami gelar PAK,” tuturnya
Dia mengakui, sejumlah proyek fisik saat ini belum bisa berjalan optimal. Penyebabnya kepastian kekuatan APBD 2017. Penyebab lain adalah adanya 17 lampiran di dalam APBD senilai Rp 217 miliar. Lantaran menjadi polemik, pemkab dan dewan akhirnya sepakat membekukan tambahan anggaran dalam APBD itu.
”Jadi, APBD masih sah. Nilainya Rp 4,1 triliun. Cuma yang Rp 84 miliar dan 17 lampiran sementara dibekukan,” jelasnya. Dengan percepatan PAK nanti, tambahan Rp 84 miliar itu akan dimasukkan ke dalam APBD. Dengan demikian, proyek fisik yang kini tersendat bisa segera berjalan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo Noer Rochmawati menambahkan, saat ini solusi terkait APBD 2017 masih dirapatkan. ”Masih kami pikirkan,” ucapnya sembari meninggalkan gedung pemkab.
Seperti diberitakan kemarin, tahun anggaran 2017 sudah memasuki bulan ketiga. Idealnya, proyek-proyek besar mulai berjalan. Dengan demikian, manfaat proyek fisik bisa dinikmati publik. Namun, beberapa proyek masih tersendat lantaran menunggu kepastian kekuatan APBD 2017.
Rencana proyek di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) misalnya. Di lembar APBD 2017, total belanja langsung dialokasikan Rp 652,43 miliar. Anggaran tersebut, antara lain, untuk pengerjaan proyek fisik seperti program pengendalian banjir. Nilainya mencapai Rp 55,96 miliar. Selain itu, pembangunan saluran drainase plengsengan dan boezem lingkungan perumahan sebesar Rp 15,96 miliar. Namun, beberapa proyek tersebut belum bisa berjalan optimal.
Beberapa proyek fisik di dinas perumahan dan permukiman (DPP) juga terdampak. Total belanja langsung pada OPD itu senilai Rp 31,36 miliar. Beberapa proyek fisik, antara lain, berupa pembangunan dan pengembangan infrastruktur lingkungan permukiman. Nilainya mencapai Rp 28,84 miliar.
Selain itu, ada pembangunan sarana serta prasarana permukiman dan perumahan (rusunawa, pencegahan kawasan kumuh, dan permukiman nelayan). Nilainya Rp 3,42 miliar. Ada pula penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, terutama bagi masyarakat miskin, Rp 16,88 miliar. (aph/c6/hud)