Stok Blangko Kartu Keluarga Menipis

Dampak Warga Makin Paham Regulasi

SIDOARJO – Jumlah keluarga di Sidoarjo terus bergerak dinamis. Karena itu, pemkab membutuhkan cetak blangko kartu keluarga (KK) yang lebih banyak. Awal tahun ini, pemkab menggelontorkan dana Rp 964 juta untuk memenuhi kebutuhan blangko KK.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Medi Yulianto menyatakan, pengadaan blangko KK biasanya dilakukan setahun sekali. Meski demikian, pengadaan cetak blangko juga dapat dilakukan beberapa kali dalam setahun. ’’Bisa, jika jumlah anggota keluarga terus berubah seiring dengan bertumbuhnya penduduk dan beberapa warga yang pindah ke luar daerah,” jelasnya.

Menurut dia, kebutuhan terhadap cetak blangko KK makin sulit diprediksi. Sebab, warga semakin sadar akan aturan kependudukan, khususnya mutasi penduduk. Misalnya, bila ada anggota keluarga yang tak lagi serumah, warga langsung melapor. Begitu pula jika ada tambahan anggota keluarga yang tinggal serumah, menikah, dan pindah ke tempat lain. ’’Banyak warga yang sudah memahami regulasi dan langsung memperbarui KK begitu ada perubahan data kependudukan,’’ ujarnya.

Ayah dua anak tersebut menambahkan, pemkab dapat mengeluarkan lebih dari 500 blangko KK dalam sehari. Warga melakukan pendataan di kecamatan seperti mengisi data dan identitas diri keluarga. Kemudian, pencetakan dilakukan di kantor dispendukcapil.

Setelah mempertimbangkan banyaknya kebutuhan blangko, pihaknya melakukan pengadaan blangko dengan nominal yang cukup tinggi. Medi menuturkan, kuota blangko KK menipis dalam beberapa bulan ke depan. Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pemohon, dia kembali mengadakan lelang blangko KK.

Dia juga menjelaskan UndangUndang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Setiap orang yang mengurus administrasi kependudukan tidak dipungut biaya alias gratis. Hal itu berlaku di mana pun. Karena itu, dia berharap warga lekas melapor bila dipungut biaya dalam melengkapi data administrasi kependudukan.

Camat Waru Fredik Suharto mengungkapkan hal senada. Dia berkali-kali menginstruksikan jajarannya agar tidak memungut suatu apa pun kepada warga yang datang untuk mengurus administrasi. Sebab, hal itu telah diatur dalam sistem administrasi kependudukan. ’’Sudah saya instruksikan agar tidak memungut sesuai aturan. Sosialisasi juga sudah dilakukan,’’ tuturnya.

Dalam sehari, Kecamatan Waru dapat melayani lebih dari 30 warga yang ingin mengurus pembaruan KK. Jumlahnya tidak menentu dan terus bergerak. Kedatangan dan kepindahan penduduk di Waru kerap terjadi.

Waru merupakan salah satu kecamatan terpadat di Sidoarjo. Berdasar data dispendukcapil per September lalu, Waru berpenduduk 213.110 jiwa dari total penduduk Sidoarjo yang mencapai 2.187.122 jiwa.

Sementara itu pencetakan Elektronik KTP (e-KTP) di Sidoarjo terhenti. Penyebabnya, minimnya ketersiediaan blangko e-KTP. Saat ini blangko yang tersisa di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo hanya 12 keping.

Medi mengakui saat ini pelayanan pencetakan e-KTP memang tersendat. Ketersediaan blangko menjadi persoalan utama. ”Saat ini kami stop dulu karena blangkonya kurang,” tuturnya.

Medi mengaku langkah penyetopan itu harus dilakukan. Sebab setiap harinya, seluruh kecamatan melakukan perekaman. Satu kecamatan memiliki dua buah printer. Rata-rata per hari satu printer bisa mencetak 200 keping e-KTP. Sehingga dalam satu hari, 18 kecamatan bisa mencetak sekitar 7200 e-KTP.

Pria asli Surabaya itu mengatakan, minimnya blangko itu juga dialami oleh seluruh Dispendukcapil di Indonesia. Penyebabnya yaitu hingga kini tender blangko e-KTP yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum berjalan. ( jos/c18/dio)

Banyak warga yang sudah memahami regulasi dan langsung memperbarui KK begitu ada perubahan data kependudukan,’’ ujarnya. Medi Yulianto Kepala Dispendukcapil Sidoarjo